Breaking News:

PSI Tolak Penerapan Ambang Batas Parlemen di DPRD, Yusuf Lakaseng: Kan Dibatalin MK

PSI tolak penerapan ambang batas parlemen di DPRD, Yusuf Lakaseng: Kan sudah dibatalin oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Dwi Prastika
ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Ketua Bidang Infrastruktur dan Keanggotaan DPP PSI, Yusuf Lakaseng, 2021. 

Reporter: Bobby Constantine Koloway | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Usulan penerapan ambang batas di parlemen atau parliamentary threshold untuk DPRD mendapatkan penolakan dari partai nonparlemen.

Penolakan di antaranya datang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ketua Bidang Infrastruktur dan Keanggotaan DPP PSI, Yusuf Lakaseng menilai, usulan tersebut hanya pemikiran usang yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada 2012 lalu, MK memang memutuskan tidak berlakunya parliamentary threshold secara nasional, melainkan hanya untuk DPR RI saja.

"Sebelumnya juga ini diberlakukan. Namun, kan dibatalin oleh MK," kata Yusuf Lakaseng di Surabaya, Senin (25/1/2021).

Baca juga: Beri Bantuan untuk Korban Bencana di Jember, Golkar Jawa Timur Salurkan Uang Hingga Pakaian

Baca juga: Dengarkan Permintaan Eri Cahyadi, DPP Tunjuk Yusuf Lakaseng Jadi Ketua Definitif PSI Surabaya

Ia menilai usulan tersebut hanya sebagai upaya partai besar melawan eksistensi partai baru.

"Itu akal-akalan partai tertentu yang merasa besar untuk memberangus kempetitor politik dan suara rakyat," katanya.

Ia mengaku khawatir, hal ini justru akan membuat banyak suara terbuang sia-sia.

"Akibatnya, akan banyak wakil rakyat yang seharusnya terpilih tak bisa mengawal suara akibat adanya PT ini," katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved