Forkopimda Jatim Gelar Rakor Evaluasi PPKM, Perpajangan Tetap Pusat yang Menentukan
Forkopimda Jatim menggelar evaluasi khusus untuk penerapan PPKM, Kamis (4/2/2021). Sekdaprov Heru Tjahjono: perpanjangan pusar yang menentukan.
Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Hefty Suud
Reporter: Fatimatuz Zahroh | Editor: Heftys Suud
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sekdaprov Jawa Timur Heru Tjahjono menyampaikan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa Timur (Jatim) tahap dua, tinggal empat hari lagi berlangsung.
Kamis (4/2/2021), Forkopimda Jatim menggelar evaluasi khusus untuk penerapan PPKM di sejumlah daerah di Jatim.
Rapat evaluasi itu akan dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan juga jajaran forkopimda.
• Kanwil Kemenkumham Jatim Berikan Apresiasi kepada Stakeholder yang Jadi Mitra Kerja
• Partai Demokrat Jawa Timur Solid Kawal Instruksi AHY: Kami Sedang Asyik Mesra dengan Rakyat
Mulai Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya dan juga Bupati dan Wali Kota serta jajarannya yang hingga saat ini masih diterapkan PPKM.
Dikatakan Heru, evaluasi itu akan membahas tentang progres masing-masing daerah setelah wilayahnya diterapkan PPKM.

Apa yang siginifikan berprogres positif dan mana yang masih membutuhkan penekanan Sehingga akan didapatkan data yang akurat yang nantinya akab dilaporkan ke pemerintah pusat.
"Nanti malam kita akan evaluasi bersama forkopimda dan kabupaten kota untuk melakukan evaluasi. Harapannya nanti malam bisa ada penekanan dari hasil PPKM," kata Heru, Kamis (4/2/2021).
• Fakta-fakta Menarik Jelang Tottenham Vs Chelsea, Misi Spurs Kembali ke Jalur Kemenangan
• Atasi Genangan Air di Sejumlah Jalan Kota Kediri, Pemkot Mulai Bersihkan Saluran Drainase
Indikator dalam evaluasi ini dikatakan Heru adalah bagaimana daerah tersebut dalam menurunkan laju pertambahan kasus virus Corona ( Covid-19 ), adanya peningkatan kesembuhan dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan perubahan perilaku.
Tak ketinggalan yang juga dinilai sebagai indikator keberhasilan PPKM adalah penurunan mobilitas.
Lebih lanjut, ditegaskan Heru, hasil evaluasi ini nanti tidak bisa memutuskan akan ada perpanjangan ataukah tidak setelah tanggal 8 Februari 2021 mendatang. Sebab menurut Heru yang akan menentukan adalah pemerintah pusat.
"Perpajangan tetap nanti dari pusat yang menentukan. Tapi Kita kan masih punya waktu empat hari masih ada kita waktu untuk melakukab penekanan penekanan lagi," tambah Heru.
Selama dua kali PPKM di Jatim, Heru mengatakan PPKM Jatim tetap dianggap efektif dalam mengendalikan covid-19. Namun ia mengakui belum semua indikator maksimal efektivitasnya.
"Penurunan mungkin belum terlalu tapi perubahan perilaku sangat berdampak. Signifikan hasilnya. Indikasinya terlihat dari kepatuhan masyarakat bermasker dan menjaga jarak, yang meningkat pesat selama PPKM," tegasnya.
Namun untuk penurunan pertambahan kasus baru, ditegaskan Heru bahwa hasilnya di Jatim masih fluktuatif.