Breaking News:

Kunjungi Trenggalek, Gubernur Jatim Sebut Prototype PPKM Mikro Mirip Kampung Tangguh

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro punya kemiripan

TribunJatim.com/ Aflahul Abidin
Khofifah saat kunjungi Trenggalek 

Reporter: Aflahul Abidin | Editor: Januar AS

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro punya kemiripan dengan model kampung tangguh.

Hal itu ia sampaikan ketika meninjau Kampung Tangguh Semeru di Desa Karanganom, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Minggu (7/2/2021).

“Bagi Jawa Timur, kita punya best practice kampung tangguh. Sehingga PPKM mikro prototype-nya mirip kampung tangguh,” ujar Khofifah.

Para kepala daerah, lanjut Khofifah, bisa mereplikasi model kampung tangguh yang selama ini sudah ada di beberapa desa di wilayahnya untuk memberlakukan PPKM mikro.

Kasus Positif Terus Bertambah, Kampung Tangguh Semeru di Kabupaten Nganjuk Semakin Dioptimalkan

“Sehingga kalau misalnya akan melakukan replikasi, relatif mereka sudah punya referensi. Kalau tidak punya referensi, tidak punya gambaran,” ungkap dia.

Khofifah menjelaskan, pelaksanaan PPKM mikro merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2021 yang baru saja dikeluarkan.

Para kepala daerah, kata dia, bisa menerjemahkan Inmendagri tersebut sehingga dapat menentukan desa, rukun warga, atau rukun tetangga mana saja yang akan diberlakukan PPKM mikro.

“Jadi ini diharapkan akan ada update data dari RT-RT yang terkonfirmasi di situ ada kasus,” ucapnya.

Lingkungan RT yang warganya tak ada yang terpapar Covid-19 otomatis akan terpetakan sebagai zona hijau. Apabila sampai ada 5 kasus di RT tersebut, wilayahnya terpetakan sebagai zona kuning.

“Kalau sampai 10 (kasus), zona oranye. Kalau di atas 10, zona merah. Jadi pemetaannya diharapkan per RT. Menurut Inmendagri begitu,” tutur Khofifah.

Darah di Jawa Timur yang tak termasuk wilayah yang menerapkan PPKM jilid dua pun bisa melakukan pengetatan yang sama.

“Mungkin ada daerah yang tidak termasuk PPKM (jilid dua). Lalu tanggal 9 Februari merasa bahwa potensi kemungkinan harus dilakukan pengetatan. Lalu dilakukan PPKM mikro,” ungkapnya.

Soal dukungan anggaran untuk pelaksanaan PPKM mikro, kata Khofifah, sudah diatur secara detail dalam Inmendagri 3/2021.

Ia menyebut, anggaran itu berasal dari kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota. (fla)

Penulis: Aflahul Abidin
Editor: Januar Adi Sagita
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved