Reporter: Rahadian Bagus | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Kabupaten Madiun dinyatakan sebagai kabupaten tercepat di Indonesia dalam hal penyaluran dana desa tahap pertama tahun 2021.

Atas prestasi tersebut, Pemkab Madiun menerima penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur sebagai Penyalur Dana Desa Tercepat Nasional Tahap I Tahun 2021.

Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada acara Rapat Koordinasi Percepatan Pencairan Dana Desa dan Konsolidasi Pendampingan Desa Provinsi Jawa Timur tahun 2021 di Dyandra Convention Center Surabaya, Jumat (12/2/2021). 

Bupati Madiun, Ahmad Dawami menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan gubernur Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

"Semoga penghargaan ini dapat menjadi semangat bagi para kepala desa di Kabupaten Madiun dalam penggunaan dana desa," kata bupati yang akrab disapa Kaji Mbing ini.

Dia mengatakan, kecepatan dalam penyaluran bukan hal yang utama, melainkan perencanaan yang benar dan sesuai dengan permasalahan yang ada. 

• Bupati Madiun Ahmad Dawami Terima Suntikan Vaksin Covid-19 Kedua: Mudah-mudahan Muncul Kekebalan

• Penjual Peti Mati di Ponorogo Sering Kehabisan Stok Selama Pandemi Covid-19, Sepekan Laku 18 Buah

"Sehingga dengan adnya DD dan ADD, masyarakat betul-betul dapat merasakan karena ketepatan sasaran sudah direncakan. Pun sebelumnya sudah ada pra perencanaan untuk mencari solusi atas permasalahan yang harus diselesaikan," jelasnya. 

Di Kabupaten Madiun, penyaluran dana desa tahap pertama ini sebesar Rp 44,9 miliar yang dalam peruntukannya 8 persen digunakan untuk penganganan Covid-19 (virus Corona). 

Adapun rincian menurut Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa, Joko Lelono, penyaluran dana desa tahap pertama ini Rp 39,5 miliar untuk non bantuan langsung tunai dana desa dan Rp 5,4 miliar untuk bantuan langsung tunai dana desa. 

• Adu Moncong Bus Mira dan Truk Muat Ayam di Madiun, Satu Orang Tewas, Puluhan Penumpang Luka-luka

• Melampaui Target yang Ditetapkan, Tulungagung Kekurangan Vaksin Covid-19 untuk Dosis Kedua

"Pencairan dana desa dianggap sudah memenuhi syarat administrasi pencairan. Hal ini ditunjukan dengan adanya Peraturan Bupati Madiun tentang Rincian Penganggaran Dana Desa dan masing-masing desa sudah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2021", jelasnya.

Terkait penanganan Covid-19 saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro ini, Kabupaten Madiun telah menerapkan one gate system. Masuk dan keluar desa hanya melalui satu pintu. Penjagaannya pun dilakukan oleh relawan yang anggarannya berasal dari dana desa.

Sementara itu, dalam sambutannya, Khofifah menyampaikan, peran bupati di setiap daerah sangat penting untuk memastikan agar dana desa cepat tersalurkan, sehingga program padat karya bisa segera dilakukan. 

Dana desa, lanjut Khofifah, juga dapat digunakan untuk penerapan PPKM Mikro dengan kewenangan desa, misalnya dengan membentuk posko penjaga desa. Bupati wajib memantau serta mendorong pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 yang bersumber dari dana desa.

• 210 RT di Jatim Masuk Zona Merah Covid-19, Terbanyak di Kota Madiun, Ini Aturan Terkait PPKM Mikro

• Lebih dari 6 Bulan Tak Ngantor, PNS Tulungagung yang Ditangkap Karena Penipuan CPNS Akan Dipecat