Menebak Arah 100 Hari Kerja Eri Cahyadi-Armuji

Saya mencatat Eri-Armuji bercita-cita tidak boleh ada anak putus sekolah di Surabaya lantaran kesulitan ekonomi. Negara harus hadir di tengah-tengah persoalan warganya.

Juga ingin menciptakan generasi unggul di Surabaya. Mereka di masa depan akan memimpin negeri ini, di semua sektor.

Wali kota dan Wawali yang diusung PDIP mewarisi potensi-potensi Surabaya yang bagus. Kota ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. APBD tahun 2021 disahkan dengan kemampuan belanja Rp 9,8 triliun.

Kualitas birokratnya juga bagus-bagus. Sistem pemerintahan juga sangat baik. Begitu juga partisipasi publiknya layak diacungi jempol.

Menurut saya, 100 Hari kerja pertama adalah kesempatan emas untuk mengirim pesan pada publik. Bahwa keduanya bisa mengolah seluruh potensi Surabaya untuk kemajuan kota, kesejahteraan dan keadilan rakyat Surabaya.

Saya teringat Wali Kota Bambang DH berkisah tentang rumus kunci yang dikerjakan semasa memimpin Surabaya, 2010-2020. Rumus itu: akuntabel, transparansi, trust dan partisipasi publik. Keempatnya berkaitan satu sama lain.

Bambang DH telah berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan Kota Surabaya yang modern. Sekaligus membawa Surabaya selamat melampaui krisis pasca reformasi.

Surabaya di era Bambang DH telah tumbuh secara positif. Partisipasi publik pun meluas. Diantaranya, melalui program-program kebersihan tang diinisiasi di kampung-kampung. Surabaya juga diwarnai dengan penghijauan dan pembangunan taman.

Era Tri Rismaharini, 2010-2020, Wali Kota perempuan pertama di Surabaya, tak kalah bertabur bintang. Selain melanjutkan karya-karya Bambang DH, ia juga membuat berbagai terobosan inovasi dan kreasi untuk menjawab tantangan jaman di eranya.

Risma bahkan mampu membawa nama harum Surabaya melambung di forum-forum nasional dan internasional. Karakter kepemimpinan Risma kuat.

Mampu membangkitkan dukungan dan partisipasi publik yang luar biasa.

Keberanian dan keberhasilan menutup tempat-tempat prostitusi, termasuk Dolly, dikenang luas oleh masyarakat. Bahkan sampai publik di luar Surabaya.

Saat Pilkada 2015, Risma dan wakilnya, Whisnu Sakti Buana, meraih suara 86,3 persen dari rakyat Surabaya. Capaian tertinggi dalam sejarah Pilkada Surabaya, yang sejak 2005 dipilih rakyat.

Ia juga mengembangkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Sehingga, praktis tidak ada kasus-kasus hukum yang mencolok di masa pemerintahannya.

Risma berhenti sebagai Wali Kota Surabaya karena diangkat Menteri Sosial oleh Presiden Joko Widodo, 23 Desember 2020. Jabatan Wali Kota beralih kepada Whisnu Sakti Buana, yang sebelumnya Wakil Wali Kota, hingga 17 Februari 2021.