Pemkot Malang Dinilai Kurang Aktif Minimalisir Bancana, Dewan: Nomor Satukan Penyelesaian Banjir
Pemerintah Kota Malang dinilai kurang aktif untuk meminimalisir kejadian bencana alam. Begini kata Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Fathol Arifin.
Penulis: Rifki Edgar | Editor: Hefty Suud
lihat foto
Reporter: Rifky Edgar | Editor: Heftys Suud
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Kejadian bencana alam yang melanda Kota Malang pada Minggu (14/3/2021) kemarin sangat disayangkan oleh semua pihak, salah satunya dari DPRD Kota Malang.
Pasalnya, hujan deras yang kemarin mengguyur Kota Malang menyebabkan enam daerah mengalami banjir, 10 pohon tumbang dan empat rumah rusak berat di tiga lokasi yang berbeda.
Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, kerugian yang ditimbulkan diprediksi mencapai ratusan juta rupiah.
Baca juga: Oknum PNS Dindik Kota Madiun Curi Kecap hingga Deodorant, Tarik-tarikan Saat Ditangkap Kasir Toko
Baca juga: Motornya Hilang di Gondol Maling, Ustad di Tuban Ini Mengira Motornya Dipakai Santri
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Fathol Arifin menilai bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kurang aktif untuk meminimalisir kejadian bencana alam.
Padahal, pada tahun 2020 kemarin Wali Kota Malang telah membuat program untuk menyelesaikan banjir di Kota Malang.
Akan tetapi, pada awal 2021 terjadi banjir di sejumlah titik di Kota Malang dan permasalahan banjir dianggap Fathol belum bisa terselesaikan sepenuhnya.
"Dulu program Wali Kota Malang ingin 2020 banjir selesai. Sehingga tidak menganggarkan lagi di 2021. Tapi kenyataannya di awal 2021 malah ada banjir besar. Maka dari itu kami selalu mendorong penyelesaian banjir ini dinomor satukan," ucapnya, Senin (15/3/2021).
Baca juga: Banjir Kembali Landa 49 Desa di 6 Kecamatan di Lamongan, Warga Klaim Jalan Desa yang Kebanjiran
Baca juga: Video Debat Ashanty dan Krisdayanti di Lamaran Aurel dan Atta Disorot, Ternyata Bahas Posisi
Tak hanya itu, politisi PKB itu juga meminta Pemerintah Kota Malang untuk aktif menghadapi bencana alam khususnya banjir di Kota Malang.
Salah satunya melalui rencana program penyudetan di Jalan Soekarno Hatta Kota Malang yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Program tersebut adalah membuat gorong-gorong besar mulai dari persimpangan pesawat Suhat yang mengarah ke sungai brantas di bawah jembatan Suhat.
"Info terbaru katanya program sudetan ini tertunda. Kami tidak tahu lagi. Makannya kami minta Pemkot aktif untuk mengawal ini. Kalau tidak, banjir akan terus terjadi," ucapnya.
Selain itu, dewan juga mendorong Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPRPKP Kota Malang untuk membuat 1.000 sumur serapan di 2021.
Namun, dalam kenyataannya, Pemkot Malang meminta di setiap Kelurahan agar membangun 10 sudetan.
Sudetan tersebut yang nantinya berfungsi untuk mengurangi genangan air yang berada di jalan raya atau di kampung-kampung.
"Meski tidak sesuai dengan permintaan tidak masalah. Jadi nanti total ada 570 sudetan. Harapan kami nanti dapat mengurangi debit air yang ada di jalan-jalan," tandasnya.
