Tegas Tolak Impor Beras dan Garam, DPC PDI Perjuangan Tuban: Mendag Jangan Jadi Beban Presiden

Reporter : Mochamad Sudarsono | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - DPC PDI Perjuangan Tuban menanggapi rencana Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi, yang akan impor beras dan garam.

Partai yang dikomandoi Megawati Soekarnoputri itu menyatakan menolak impor bukan tanpa alasan.

PDI Perjuangan juga telah mempelopori gerakan menanam tanaman pendamping beras yang dilakukan oleh struktural Partai, eksekutif dan legislatif Partai.

Aneka rupa kekayaan hortikultura yang seharusnya membuat menteri perdagangan percaya bahwa impor beras tidak perlu dilakukan.

"Kami menolak impor beras maupun garam, tegas mengikuti instruksi partai," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban, Andhi Hartanto kepada TribunJatim.com, Selasa (23/3/2021).

Pria yang juga sebagai wakil Ketua DPRD Tuban itu menilai, keputusan Mendag selain melupakan basis politik Presiden dan PDI Perjuangan dari pertani, juga sangat tidak tepat mengingat perekonomian nasional sedang tertekan akibat pandemi.

Diperlukan cara berpikir baru disertai dengan langkah strategis yang konsisten agar bisa membalik keadaan, dari importir menjadi eksportir beras.

Baca juga: Ibu Teriak Anak Penggal Ayah Kandung, Kepala Diarak Keliling Kampung, Diduga Tak Dapat Restu Nikah

Baca juga: Izin Gedung Kongres XXXI HMI di Islamic Centre Habis, Inilah Penjelasan Pihak Pengelola

Baca juga: Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Cangkringmalang Pasuruan

PDI Perjuangan mengingatkan agar menteri sebagai pembantu presiden jangan malah menjadi beban bagi presiden.

"Memaksakan impor beras secara sepihak tidak hanya bertentangan dengan politik pangan Presiden Jokowi, namun mencoreng muka Presiden yang belum lama mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri. Dalam situasi kontraksi ekonomi seperti saat ini penting untuk hemat devisa negara, bukan malah menghambur-hamburkan devisa," tegasnya.

Sebelumnya Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya sangat menyesalkan sikap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang sepertinya ngotot impor beras dan garam.

Hal itu sebagai upaya mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementrian terkait, termasuk para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan.

Menteri harus belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan.

Ia meminta Mendag untuk secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik kementrian pertanian, Bulog, asosiasi petani, para pakar di bidang pertanian dan para kepala daerah.

"Sikap PDI Perjuangan sangat jelas, jangan korbankan petani untuk kepentingan impor sesaat yang di dalamnya sarat dengan kepentingan pemburu rente," pungkasnya kepada TribunJatim.com.

Dikutip dari kompas, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan berencana akan mengimpor 1 juta ton beras dan 3 juta ton garam.