Breaking News:

Berita Kota Batu

Tambahan Penghasilan Pegawai PNS Pemkot Batu Diprediksi Akan Cair Mei 2021

Tambahan Penghasilan Pegawai PNS Pemkot Batu diprediksi cair Mei 2021. Perubahan SOTK jadi satu penyebab lamanya menyelesaikan berkas administrasi.

TRIBUNJATIM.COM/BENNI INDO
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota Batu sedang beraktivitas di ruang kerjanya, Jumat (23/4/2021). Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk PNS di Kota Batu belum turun sejak Januari hingga April 2021. 

Reporter: Benni Indo | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, KOTA BATU - Sejak Januari 2021, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Pemkot Batu belum cair.

TPP diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu, M Chori mengungkapkan, ada Rp 88 miliar di rekening kas daerah yang tidak bisa dicairkan.

Dana itu dialokasikan untuk TPP kepada seluruh PNS dalam setahun penuh.

M Chori tidak menjelaskan secara rinci berapa nilai yang didapat oleh PNS dari TPP. Tidak cairnya TPP hingga memasuki bulan keempat ini karena belum ada ketetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

“Sebagai dasar klasifikasi jabatan, menunggu dari Kemen PANRB. Nanti diklarifikasi ke bagian organisasi, kira-kira sampai kapan. Kalau kami di keuangan, uangnya sudah ada. Perwali sudah disiapkan, tinggal menunggu persetujuan Kemen PANRB,” ujar Chori, Minggu (25/4/2021).

Baca juga: Nikah Lagi Tanpa Izin Istri Sah, Kejari Kota Batu Ajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan

Baca juga: Ada Dua Warga Ngunut Tulungagung di KRI Nanggala 402, Orang Tua Minta Didoakan di Tiap Masjid

Belum cairnya TPP di Pemkot Batu menurut Chori juga tergantung kecepatan dari pemerintah daerah masing-masing. Pasalnya, setiap daerah memiliki problematika yang berbeda-beda.

“Saya tidak bisa menyalahkan, monggo klarifikasi ke yang membidangi. Kalau saya bagian pencairan, uangnya sudah siap dan ada di kas daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi, Andang Budi Harsa memaparkan, kelengkapan administrasi telah selesai per 28 Februari 2021. Dokumen yang dikirim adalah dokumen hasil analisis jabatan, evaluasi jabatan dan analisis faktor jabatan.

Halaman
12
Penulis: Benni Indo
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved