Reporter: Erwin Wicaksono I Editor: Ndaru Wijayanto

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Persidangan polemik sengketa lahan seluas 68 hektar di Desa Majang Tengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang antara PT Wonokoyo Jaya Corporindo dan warga berlanjut.

Kali ini agenda persidangan sampai pada pembacaan keterangan terdakwa digelar di Pengadilan Negeri Kepanjen, Selasa (27/4/20201).

Seorang terdakwa bernama Abdul Hanan (46) warga Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang mengakui jika dirinya tidak memiliki legalitas sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mengarap lahan tersebut.

Hanan menerangkan dirinya berani menggarap lahan untuk bertani atas rekomendasi dari salah satu LSM, bernama LAI atau Lembaga Aliansi Indonesia.

"Saya gak ada sertifikat cuman hak garap dari LAI saja," ujarnya usai sidang.

Hanan begitu mempercayai LAI karena sebuah alasan. Ia kini menyakini penuh kapasitas LSM tersebut.

"Karena ada tanggung jawab dari LAI pusat. Karena akan diuruskan sertifikat tanah. Di daerah-daerah lain LAI itu sukses meningkatkan hak garap menjadi sertifikat," kesannya.

Hanan menggarap lahan seluas 5 X 10 meter. Lahan tersebut ia tanami berbagai macam tanaman. Selama menduduki lahan, ia sudah memetik panen sebanyak 2 kali.

"Papan yang saya lihat saat itu dari LAI saja. Bunyinya tanah status negara yang berhak menggarap adalah warga Desa Majang Tengah dan Pamotan," ungkapnya.