Breaking News:

Berita Jatim

Kalangan DPRD Jatim Getol Meminta Pemerintah Setop Wacana PPN Sembako dan Sekolah

Kalangan DPRD Jatim getol meminta pemerintah untuk menghentikan wacana pajak pertambahan nilai (PPN) sembako dan sekolah.

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Dwi Prastika

Reporter: Yusron Naufal Putra | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Tanggapan terhadap wacana pemerintah untuk menarik pajak pertambahan nilai (PPN) bahan pokok sembako dan pendidikan terus bergulir. 

Tak sedikit yang menolak, termasuk kalangan legislatif di DPRD Jawa Timur, yang ramai-ramai meminta wacana tersebut untuk dikaji ulang.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Hidayat mengatakan, pihaknya menolak keras adanya rencana pemerintah tersebut.

Sebab, pihaknya memiliki sejumlah pandangan yang berujung kesimpulan wacana itu hanya akan menyulitkan rakyat.

"Pertama, hari ini situasi pandemi Covid-19 belum selesai. Efeknya ada krisis ekonomi di masyarakat, dan kalau ini diterapkan akan membebani masyarakat, terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok," ungkapnya saat ditemui di DPRD Jatim, Senin (14/6/2021).

Kemudian, alasan penolakan yang kedua adalah belum maksimalnya distribusi bahan pokok di masyarakat.

Jika PPN diterapkan, tentu akan berpotensi terjadi lonjakan harga yang luar biasa. 

"Kalau lonjakan harga ini semakin berat, saya kira juga akan terbebani untuk biaya pengadaan sembako," sambung Ketua Komisi C tersebut.

Baca juga: Pengembang CitraLand Driyorejo CBD Gresik Luncurkan SOHO Limited Edition, Free PPN & Jumlah Terbatas

Munculnya wacana tersebut di sisi lain juga dinilai bertolak belakang pada kebijakan pemerintah yang banyak memberi kelonggaran pada kelas menengah ke atas, terutama adanya PPN pajak barang mewah. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved