Breaking News:

Berita Malang

Mantan Direktur RPH Kota Malang Dituntut 3 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Mantan Plt Direktur PD Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Malang 2017-2018, A.A. Raka Kinasih siap untuk mengajukan pledoi (pembelaan) atas tuntutan Jaksa

Penulis: Kukuh Kurniawan | Editor: Januar Adi Sagita
TRIBUNJATIM.com/ Kukuh Kurniawan
Tersangka dugaan kasus korupsi penggemukan sapi RPH Kota Malang Tahun 2017 - 2018 yaitu AA Raka Kinasih saat dibawa oleh petugas Kejaksaan Negeri Kota Malang menuju ke Lapas Perempuan Kelas II A Malang, Kamis (10/12/2020). 

Laporan wartawan TribubJatim.com, Kukuh Kurniawan

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Mantan Plt Direktur PD Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Malang 2017-2018, A.A. Raka Kinasih siap untuk mengajukan pledoi (pembelaan) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Malang.

Dalam sidang sebelumnya, Raka Kinasih dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider kurungan enam bulan penjara.

Seperti diketahui, terdakwa dikenakan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kasubsi Penyidikan Pidana Khusus Kejari Kota Malang, Boby Ardirizka Widodo.

Dirinya mengaku, pihaknya sedang menyiapkan materi untuk mengikuti sidang pembelaan (pledoi) terdakwa pada Selasa, (27/7/2021).

"Seharusnya pekan ini, tapi karena ada Hari Raya Idul Adha jadi sidang mundur pekan depan. Untuk pembacaan tuntutan, sudah kami lakukan pada Selasa, (6/7/2021) lalu," ujarnya kepada TribunJatim.com, Kamis (22/7/2021).

Dirinya menyampaikan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penuntutan.

"Untuk pertimbangan yang meringankan, terdakwa mengaku dan terus terang atas perbuatannya. Selain itu, terdakwa juga masih memiliki keluarga yang menjadi tanggungannya. Pertimbangan yang lain, terdakwa tidak menikmati secara langsung kerugian negara tersebut, karena semua dana penggemukan sapi langsung dikirim ke pihak ketiga,"

"Sedangkan pertimbangan yang memberatkan hanya satu, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana  korupsi," jelasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved