Berita Kota Batu

Perda RTRW Kota Batu Ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Punjul: Sudah di Pemerintah Pusat

Perda RTRW Kota Batu telah berada di pemerintah pusat, yakni di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Penulis: Benni Indo | Editor: Dwi Prastika
TribunJatim.com/Benni Indo
Anggota DPRD Batu saat inspeksi mendadak di sebuah kabling perumahan yang berdiri di atas lahan pertanian, Jumat (28/8/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, KOTA BATU - Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu telah berada di pemerintah pusat, yakni di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Hal tersebut dikatakan Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso setelah melaksanakan Coffee Morning di Balai Kota Among Tani, Senin (30/8/2021).

Punjul menjelaskan, dalam rapat rutin mingguan tersebut, Perda RTRW menjadi salah satu topik yang dibicarakan.

“Saat ini sudah ada di pemerintah pusat. Nanti kepala daerah akan datang untuk memaparkan. Harus kepala daerah, kapan hari ada wakil dan kepala dinas yang datang, tidak diizinkan. Jadi memang harus kepala daerah,” ujar Punjul.

Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko yang mewakili Pemkot Batu harus menjelaskan arah Perda RTRW 2021-2041.

Kata Punjul, dalam rapat tersebut dibahas banyak hal yang juga sebagai bahan penjelasan kepada pemerintah pusat.

Punjul juga menjelaskan, lamanya proses Perda RTRW ini karena adanya perubahan administrasi. Dahulu, dari Gubernur Jawa Timur bisa langsung dikirim ke Kemendagri. Kali ini harus ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Di sana pun masih melalui proses. Dikatakan Punjul, Perda RTRW Kota Batu berada di loket empat saat ini.

“Jadi begini, pembahasan RTRW itu regulasinya beda. Zaman saya anggota dewan, dari rekomendasi gubernur dibawa ke Mendagri selesai. Kalau sekarang ke ATR, itupun harus kepala daerah yang ke sana. Eksisting hari ini adalah salah satu rekomendasi yang akan disampaikan ke kementerian,” ujarnya.

Dalam prospek pembangunan, Kota Batu yang terdiri atas tiga kecamatan tersebut memiliki wilayah yang berbeda-beda.

Kawasan Kecamatan Bumiaji didesain untuk pertanian, Kecamatan Batu untuk perkantoran, sedangkan Kecamatan Junrejo untuk aneka usaha.

Baca juga: Persoalan Bangunan Tak Berizin Sangat Marak di Kota Batu, Penindakan Belum Maksimal

“Bagaimana kalau ada investor terlanjur bangun di Bumiaji, ya itu nanti akan kami masukkan rekomendasi ke Kementerian ATR. Yang menentukan Kementerian ATR. Pejabat yang bermain perizinan sudah barang tentu berurusan dengan hukum,” tegas Punjul.

Penindakan bangunan ilegal di Kota Batu belum maksimal. Pasalnya, terganjal oleh aturan yang belum rampung sejak Perda nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW 2010-2030 Kota Batu mengalami perubahan.

Sekadar informasi, sejak dibahas 2019 lalu, perubahan Perda RTRW untuk masa 2021-2041 masih menggantung.

Ketua Komisi A DPRD Kota Batu, Dewi Kartika memaparkan, tanpa adanya tindakan yang tegas dari penegak Perda, penegakan hukum kurang maksimal. Bahkan tak menutup kemungkinan membuka celah pelanggaran yang berbenturan dengan tata kelola pemanfaatan ruang.

"Kami tidak tahu langkah penindakannya seperti apa sebelum perubahan perda RTRW terbit. Paling maksimal, hanya menutup sementara ataupun menyegel bangunan," kata Kartika.

Hal itu ia lontarkan saat melakukan sidak pembangunan perumahan Madinah yang dibangun di atas lahan pertanian Desa Giripurno, Jumat (27/8/2021).

Sidak itu dilakukan Komisi A bersama Komisi C dan DPMPTSP-TK Kota Batu terhadap pembangunan yang melanggar ketentuan.

Menurutnya, belum disahkannya perubahan Perda RTRW menyulitkan penentuan penindakan secara tegas.

Kartika menuturkan, Komisi A akan mengagendakan dengar pendapat bersama Satpol PP, DPMPTSP-TK, Bappelitbangda, DPUPR, DPKPP, Bapenda dalam waktu dekat. Forum bersama dengan lintas OPD ini untuk memecahkan persoalan bersama mengenai pembangunan perumahan yang melanggar ketentuan seperti menerabas zonasi.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved