Breaking News:

Muktamar NU

PWNU Jatim Putuskan Cryptocurrency Haram, Bakal Bawa Hasil Pembahasan ke Muktamar NU

PWNU Jawa Timur mengeluarkan kajian hukum terkait cryptocurrency atau mata uang kripto. Melalui hasil bahtsul masail, secara resmi PWNU Jatim

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Januar
TribunJatim.com/ Yusron Naufal Putra
Para kiai NU Jawa Timur saat menggelar konferensi pers di Kantor PWNU Jatim, Selasa (2/11/2021) sore. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - PWNU Jawa Timur mengeluarkan kajian hukum terkait cryptocurrency atau mata uang kripto. Melalui hasil bahtsul masail, secara resmi PWNU Jatim mengeluarkan keputusan hukum haram. 

Hasil keputusan tersebut juga akan dibawa ke Muktamar NU ke-34 di Lampung

Katib Syuriah PWNU Jatim KH Syafruddin Syarif menjelaskan ada beberapa pertimbangan yang digunakan untuk memutuskan hal tersebut. Diantaranya, lantaran cryptocurrency secara ketentuan hukum tidak memenuhi unsur. 

"Dari sisi hukum menurut kita, cryptocurrency ini sesuatu yang haram, karena membahayakan," kata Kiai Syafrudin dalam konferensi pers di Kantor PWNU Jatim, Selasa (2/11/2021). 

Dalam materi yang menjadi dasar pembahasan disebutkan, diantaranya, aset kripto tidak memenuhi kategori sebagai sil'ah atau komoditi secara aturan fikih. 

Lantaran disebabkan tidak masuk kategori barang fisik atau ain musyahadah dan tidak masuk kategori syaiin maushuf fi al-dzimmah atau barang berjamin aset.

Baca juga: Waspadai Aksi Penipuan Tranfer Rp 5 Juta yang Mengaku Satpol PP Kota Mojokerto

Sehingga, cryptocurrency tidak bisa diserahterimakan secara inderawi serta cryptocurrency termasuk aset yang fiktif. 

Menurut Kiai Syafrudin, tentu hal tersebut berbeda misalnya dengan saham. Sebab, dana dan materi terkait saham nyata adanya. Pun juga berbeda dengan e-money yang pergerakannya tidak ada. 

"Tetapi cryptocurrency ini adalah, sudah uangnya jelas tidak ada hanya nomor-nomor saja tetapi diperjualbelikan. Kedua, fluktuasinya sangat tinggi. Ada gambling yang sangat tinggi," urainya. 

"Oleh karena itulah, maka kami berpendapat dari PWNU Jawa Timur bahwa cryptocurrency ini tidak boleh. Dan Alhamdulillah sampai detik ini pemerintah belum memperbolehkan," ujarnya menambahkan. 

Hasil keputusan resmi dari Bahtsul Masail ini, nantinya akan dibawa pada Muktamar NU ke-34 di Lampung mendatang. Sebab, Kiai Syafrudin bilang, hal ini sudah menjadi persoalan global untuk dijadikan kajian. 

"Hasil keputusan ini akan kita perjuangkan," tandasnya. 

Kumpulan berita Jatim terkini

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved