Berita Situbondo
Gagal Audensi dengan Bupati Soal Kelangkaan Pupuk, PC PMII Situbondo Ungkap Kekecewaan
Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PCPMII) Kabupaten Situbondo, mengaku kecewa karena tidak berhasil menemui Bupati Situbondo, Karn
Penulis: Izi Hartono | Editor: Ndaru Wijayanto
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Izi Hartono
TRIBUNJATIM.COM.SITUBONDO - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Situbondo, mengaku kecewa karena tidak berhasil menemui Bupati Situbondo, Karna Suswandi.
Padahal, surat pemberitahuan untuk bertemu dengan orang nomor satu di lingkungan Pemkab Situbondo, diserahkan ke bagian Sekretariatan pada Rabu (17/11/2021) ternyata belum diserahkan ke bupati.
Akhirnya, agenda audensi para mahasiswa terkait masalah kelangkaan pupuk yang dirasakan para petani di Situbondo tidak tersampaikan.
Ketua PC PMII Situbondo, Fathor Zainullah mengatakan, pada hari ini Kamis (18/11/2021) pengurus PMII dengan bupati, namun sayangnya Bupati Situbondo tidak ada, padahal dirinya telah mengirim surat secara resmi ke pemerintah daerah.
Baca juga: Tiga Kendaraan Terlibat Tabrakan di Situbondo, Satu Korban Alami Luka-luka
"Saat kami datang, ternyata hari ini tidak diagendakan," ujar Fathor Zainullah kepada Surya (Tribun Jatim Network).
Dengan tidak adanya agenda audensi ini, PC PMII Situbondo merasa kecewa karena tidak adanya konfirmasi dari pemerintah daerah dengan agenda yang direncakanan tersebut.
"Teman teman PC PMII tentunya kecewa, sebab tidak konfirmasi dari pemerintah daerah," katanya.
Baca juga: Rumah Janda di Situbondo Ambruk, Anak Korban Tertimpa Reruntuhan Kayu
Alasan tidak disampaikanya ke bupati itu, karena surat yang dilayangkan PC PMII Situbondo itu sudah terlalu sore.
"Jika memang bupati tidak bisa menemui kami, setidaknya ada konfirmasi ke kita," tukasnya.
Audensi dengan bupati, kata Fathor, ini berkaitan dengan kelangkaan pupuk di daerah Situbondo, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah agar stok pupuk tidak tidak langka.
Baca juga: Awas! Kendaraan yang Parkir Sembarangan di Ponorogo Bakal Digembok, Ini Syarat Kalau Mau Dibuka
"Terutama berkaiatan harga eceran pupuk yang ada di masyarakat melonjak dan tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan kementrian dan pihak kabupaten," jelasnya.
Dengan ketidaksamaan harga eceran itu, lanjutnya, maka dirinya mendesak untuk dilakukan pengawasan dari kabupaten Situbonro.
"Harga ecerannya pupuk itu ada yang sebesar Rp 6000 perkilogramnya, padahal sesuai HETnya haya sebesar Rp 2500 perkilogramnya," kata Fathor.
Dikatakan, dirinya akan mengumpulkan semua pengurus komisariat PMII untuk membahas langkah gerakan yang akan dilakukannya.
