Pembukaan Masa Sidang DPR 2021–2022, Puan Soroti Sejumlah Permasalahan Ini

Puan Maharani menyoroti sejumlah hal yang menjadi perhatian khusus DPR pada masa sidang kali ini, salah satunya kasus hepatitis akut pada anak.

Penulis: DNA | Editor: APS
Dok. Humas DPR RI
Ketua DPR RI Puan Maharani dalam agenda Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021–2022 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/5/2022). 

“Tahun Anggaran 2023 merupakan APBN yang akan diselenggarakan dalam konsolidasi fiskal, dengan batas defisit kembali menjadi maksimum 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) ,” kata Puan.

Selama ini, lanjut dia, relaksasi defisit yang melebar digunakan untuk menangani dampak pandemi Covid-19.

Oleh karenanya, DPR RI dan pemerintah harus terus mewaspadai berbagai tantangan besar yang dihadapi perekonomian Indonesia pada hari-hari ke depan.

Sebab, menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) tersebut, dampak krisis pandemi Covid-19 dari sisi domestik masih meninggalkan luka bagi perekonomian.

“Antara lain tingkat kemiskinan dan pengangguran masih belum kembali ke level sebelum pandemi. Serta terjadinya pengurangan keterampilan dan pengetahuan akademis di kalangan pelajar dan dunia usaha yang belum pulih sepenuhnya,” jelasnya.

Tak hanya itu, sebut dia, tensi geopolitik Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan berdampak pada peningkatan harga komoditas global. Hal ini turut mendorong risiko peningkatan inflasi di dalam negeri.

Bahkan, Puan menilai APBN TA 2023 juga akan menanggung sejumlah beban keuangan negara yang diakibatkan oleh perkembangan dan dinamika perekonomian global, khususnya yang terkait dengan minyak bumi.

“Dengan kondisi demikian, maka kebijakan fiskal dalam mengoptimalkan ruang fiskal APBN TA 2023 yang tersedia untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional perlu dirancang secara cermat,” tambah Puan.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah harus memprioritaskan penuntasan program strategis nasional yang sedang berjalan.

“Memperkuat program pelayanan umum pemerintah dalam urusan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan, ekonomi rakyat, dan penciptaan lapangan kerja,” sambungnya.

Puan menyatakan, DPR akan memberikan perhatian pada KEM-PPKF 2023 agar dapat mewujudkan APBN TA 2023 yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat.

“Negara harus hadir dalam mempermudah kehidupan rakyat agar mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera,” ujar Puan.

Arahkan fungsi pengawasan

Pada masa persidangan V, Puan menjelaskan, DPR RI akan mengarahkan fungsi pengawasan terhadap sejumlah isu, permasalahan, dan pelaksanaan Undang-undang (UU) di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap alat kelengkapan dewan.

Adapun DPR akan memprioritaskan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian di tengah masyarakat.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved