Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Kota Malang

Terkait Sterilisasi Jalur Kereta Api di Comboran, DPRD Kota Malang Berharap Ada Pendekatan Humanis

Soal sterilisasi jalur kereta api di Comboran, DPRD Kota Malang berharap ada pendekatan yang humanis pada warga dan PKL yang terdampak.

Penulis: Rifki Edgar | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Purwanto
Warga beraktivitas di sekitaran rel kereta api di Kelurahan Sukoharjo, Kota Malang, Kamis (23/6/2022). Ratusan Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Sukoharjo, Kota Malang, akan terdampak sterilisasi jalur rel PT KAI. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Rifki Edgar

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Rencana sterilisasi jalur kereta api di wilayah Comboran Kota Malang yang kini menjadi buat bibir masyarakat Kota Malang, didengar oleh Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika.

Politisi PDIP itu meminta dalam persoalan ini harus ada pendekatan yang humanis.

Pasalnya, dampak dari sterilisasi akan berimbas kepada rumah warga dan sejumlah lapak pedagang kaki lima (PKL) di Comboran.

"Kalau ini dipakai (sterilisasi jalur kereta api) mereka (warga) gak dapat ganti rugi apapun. Makanya perlu ada pendekatan humanis, paling tidak ada tempat untuk mereka tinggal sementara," ujar I Made Rian Diana Kartika, Kamis (23/6/2022).

I Made Rian Diana Kartika juga berharap, nantinya ada kompensasi yang didapatkan warga terkait rencana sterilisasi ini.

Mengingat, warga sudah berpuluh-puluh tahun mendiami tempat tersebut.

"Ada kompensasi yang kami harapkan supaya masyarakat gak dirugikan," ujarnya.

Meski demikian, hingga saat ini DPRD Kota Malang belum menerima aduan atau keluhan dari warga.

Pihaknya juga belum mendapatkan laporan dari eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Kota Malang.

Made berjanji akan memfasilitasi masyarakat, jika ada yang diperlakukan tidak manusiawi.

Baca juga: Terancam Digusur PT KAI, Warga Comboran Kota Malang Hanya Bisa Pasrah: Minta Jalan Terbaik

"Kekhawatiran kami hanya satu, bahwa warga di sana tidak memiliki bukti autentik bahwa mereka berhak tinggal di situ," ujarnya.

"Kami juga tidak akan reaktif. Karena kami gak tahu permasalahannya, dan belum mendapatkan tembusan. Kami akan bersikap kepada bos kami masyarakat Kota Malang jika ada aduan," tandasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Malang

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved