PT AGIT Bakal Realisasikan Perluasan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo

Oleh karena itu, Menteri Budi sangat mengapresiasi PT. AGIT, karena meski dalam kondisi Pandemi Covid-19 tetap mampu dengan cepat merealisasikan dan mengoperasikan proyek ini, sehingga menjadi tercepat dibandingkan proyek KPBU Kemenhub yang lain.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya juga menyampaikan bahwa skema pembiayaan melalui KPBU tersebut telah sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang meminta adanya pemikiran kreatif dalam pembiayaan (creatif financing), agar di tengah keterbatasan anggaran pemerintah dalam kondisi Pandemi Covid-19, tetap mengakselerasi pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur Pelabuhan.

Secara potensi, Pelabuhan Anggrek ini sangat strategis dan memiliki konektivitas dengan negara timur jauh seperti Jepang, Korea, China, dan Hongkong sehingga memiliki potensi untuk terus dikembangkan tidak hanya pelabuhan saja, tetapi juga untuk kepentingan kawasan sekitar (hinterland).

Untuk itu, Kementerian Perhubungan, bersama dengan Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR akan tetap berkomitmen dalam mendukung pembangunan sampai pengelolaannya.

“Saya minta agar pihak AGIT sebagai pengelola dapat bersinergi secara nasional dan internasional, terutama dengan Pemerintah Daerah, karena pekerjaan kepelabuhan tidak bisa dikerjakan sendiri, namun dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak,” kata Budi.

Dalam rangka sinergi dan kolaborasi ini, diantaranya pada tanggal 3 Februari 2022 telah ditandatangani kesepakatan bersama antara PT Pelindo (Persero) dengan AGIT, tentang Rencana Kerja Sama Pengoperasian, Pemeliharaan dan Pengembangan Pelabuhan Anggrek, Provinsi Gorontalo, termasuk di dalamnya membuat kajian rencana integrasi Pelabuhan Gorontalo dengan Pelabuhan Anggrek yang melibatkan konsultan dari Universitas Airlangga.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Rachmat Gobel, yang juga wakil rakyat dari Gorontalo dalam sambutannya mengatakan indikator sukses atau tidaknya pengembangan Pelabuhan Anggrek di Kab. Gorontalo Utara ini tentu tidak sebatas pada pembangunan fasilitasnya yang modern, tapi seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Gorontalo dan sekitarnya.

Meski mempunyai potensi besar di sektor agribisnis seperti jagung, coklat, kelapa dan perikanan laut, pembangunan di Provinsi Gorontalo selama ini relatif tertinggal karena lemahnya dukungan infrastruktur.

Dengan kehadiran proyek pengembangan Pelabuhan Anggrek, salah satu masalah pembangunan wilayah ini telah mendapatkan jalan keluar.

“Pengembangan pelabuhan Anggrek harus menjadi milestone dalam mewujudkan visi pembangunan Gorontalo dari 5 provinsi termiskin menjadi 5 provinsi termakmur di Indonesia dalam 30 tahun mendatang, dan menjadi salah satu lumbung pangan nasional,” tutur Rachmat.

Sebagai wakil rakyat dari Gorontalo, bersama sejumlah akademisi dan tokoh masyarakat, pada tahun 2021 Rachmat telah menyusun roadmap pembangunan daerah agar bisa keluar dari posisi daerah termiskin secara nasional, yang disebut Visi Pembangunan Gorontalo 2051.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong percepatan infrastruktur, diantaranya percepatan pengembangan Pelabuhan Anggrek.

Pengembangan pelabuhan ini sudah diwacanakan sejak 2006 lalu, namun selalu tertunda-tunda. Studi pendahuluan dilakukan pada 2017 dan barulah pada 2019 proyek ini mendapat titik terang, dengan keluarnya SK Menteri Perhubungan No.263 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo, yang saat ini telah diperbaharui melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 87 Tahun 2022 guna mendukung upaya percepatan pembangunan Provinsi Gorontalo.

“Alhamdulillah, kita bersyukur kini sudah akan terwujud. Mewakili masyarakat Gorontalo saya berterima kasih kepada pemerintah pusat dan para pemberi pembiayaan.

Pengembangan Pelabuhan Anggrek sudah sangat lama menjadi dambaan masyarakat, karena kapasitas yang ada selama ini sudah tidak mendukung, sehingga arus barang ke Gorontalo menjadi tidak lancar, yang pada gilirannya membuat inflasi relatif tinggi dan membebani perekonomian, serta menurunkan daya saing Gorontalo,” kata Rachmat.