Berita Kota Malang

Urai Kemacetan dan Lancarkan Sistem Zonasi di Malang, Dewan Usulkan Pembangunan Sekolah Baru

Untuk mengurai kemacetan dan melancarkan sistem zonasi di Kota Malang, dewan usulkan pembangunan sekolah baru. Kepala Disdikbud beri pandangan beda.

Penulis: Rifki Edgar | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Purwanto
Ilustrasi kemacetan di Malang - Sejumlah fraksi di DPRD Kota Malang mengajak pemkot untuk lebih serius menuntaskan kemacetan di Kota Malang, Sabtu (23/7/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Rifky Edgar

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Kemacetan yang kerap terjadi di Kota Malang mendapat sorotan anggota DPRD Kota Malang.

Selain mengkritik, mereka juga memberikan sejumlah solusi untuk mengurai kemacetan di kota pendidikan ini.

Hal tersebut disampaikan oleh sejumlah fraksi di DPRD Kota Malang dalam rapat paripurna yang digelar dalam sepekan terakhir.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika menganggap, kemacetan harus menjadi fokus prioritas Pemerintah Kota Malang pada 2023 mendatang.

Selain macet, pengentasan kemiskinan, banjir dan kekosongan jabatan organisasi perangkat dearah (OPD) juga diharapkan dapat menjadi prioritas untuk Kota Malang ke depan.

"Salah satu penyebab kemacetan ialah orang tua yang mengantarkan anaknya sekolah. Makanya sistem zonasi ini ada. Kami mengusulkan harus ada sekolah baru untuk melancarkan sistem zonasi ini," ucap I Made Rian Diana Kartika saat ditemui Tribun Jatim Network, Senin (25/7/2022).

Pada 2023 mendatang, politisi PDIP itu menyusulkan adanya sekolah SMP baru di Kota Malang yang lokasinya berada di sekitaran Arjosari.

Kemudian juga mengusulkan kepada Provinsi Jawa Timur untuk membangun dua SMA yang berlokasi di Karang Besuki dan Sulfat.

Lokasi tersebut dipilih, untuk melancarkan sistem zonasi yang ada di Kota Malang.

Dewan akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang (Disdikbud) terkait usulan pembangunan sekolah baru tersebut.

"Kami ajukan itu di 2023 agar dibangun provinsi, tinggal pemkot yang menyiapkan lahan. Karena Malang idealnya itu ada 40 SMP. Kalau itu terbentuk, zonasi akan bagus, sekaligus mengurai kemacetan di jam sibuk," terangnya.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, memilih tak ingin tergesa-gesa untuk membangun SMP baru di Kota Malang.

Pihaknya ingin mengoptimalkan SMP yang saat ini berada di Kota Malang.

Pertimbangan ini dilakukan, karena masih banyak SMP swasta yang berada di kota pendidikan ini.

"Menurut pengamatan kami, sekolah SMP masih cukup. Dari 14.000 siswa yang lulus dari SD/MI, kami tampung di negeri dan swasta. Kalau kami membuka sekolah baru, kasihan yang swasta," tandasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Malang

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved