Anggaran Rp 47,7 M untuk 13.415 Siswa MBR, Ketua DPRD Surabaya: Beasiswa SMA/SMK Dibutuhkan Pelajar

Dianggarkan Rp 47,7 M untuk 13.415 Siswa MBR, Ketua DPRD Surabaya: Ingat, Beasiswa SMA/SMK Dibutuhkan Pelajar

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Nursing Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Idealnya seluruh siswa SMA/SMK/MA negeri dan swasta dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa menikmati beasiswa Pemuda Tangguh pada tahun ajaran baru 2022/2023. 

Saat ini, terus diupayakan agar mereka bisa mendapatkan bantuan pendidikan tersebut.

Semenjak SMA/SMK dialihkelolakan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ke tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, Pemkot Surabaya memberi perhatian khusus kepada siswa MBR. Alih kelola ini sesuai UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Tetapi DPRD Kota Surabaya memberi perhatian khusus, karena hal itu menyangkut kelangsungan pendidikan anak-anak muda di kota ini selepas mereka lulus SMP.

DPRD Kota Surabaya terus menyuarakan pentingnya dukungan anggaran yang memadai. Setiap kesulitan pembiayaan sekolah bisa diatasi dari intervensi pemerintah daerah melalui APBD. Agar para pelajar Surabaya dapat mengukir prestasi di berbagai bidang.

Untuk keperluan pendidikan anak-anak, pengeluaran orangtua tentu akan meningkat. Maka, intervensi kebijakan Pemkot, niscaya akan meringankan beban orangtua. 

"Terlebih bagi keluarga yang ekonominya terbatas,” kata Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono, Selasa (2/8/2022).  

APBD Tahun 2022 telah disahkan pada 10 November 2021 lalu. DPRD dan Wali Kota Eri Cahyadi serta Pemkot Surabaya telah sepakat mengalokasikan anggaran beasiswa untuk pelajar SMA/SMK negeri dan swasta dari keluarga tidak mampu atau MBR.

“Telah disepakati anggaran Rp 47,7 miliar untuk beasiswa bagi 13.415 pelajar SMA/SMK negeri dan swasta warga Surabaya kategori MBR,” kata Adi yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya.

Dalam pelaksanaannya di tahun 2022, program yang dikelola Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata itu tidak bisa terserap maksimal. Bahkan bisa dibilang minimalis. 

“Karena program itu mestinya bagus dan berpihak pada kepentingan pelajar SMA/SMK dari keluarga tidak mampu. Beasiswa itu seharusnya memicu antusiasme warga masyarakat.

Faktanya, menjadi tidak “nendang” dalam pelaksanaan di lapangan,” kata Adi.

Minta Pendaftaran Dibuka Lagi