Surabaya Kekurangan Ribuan Guru, PGRI Sebut Rekrut PPPK Jadi Solusi

Sebelumnya Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mengatakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk menghapus tenaga honorer pada tahun 2023, tidak realistis.

Melalui forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apeksi ke 15, 9 Agustus lalu, para wali kota menyuarakan kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, supaya dapat memikirkan lagi mengenai penghapusan tenaga honorer. Sebab, hal itu akan berdampak kepada kinerja pemerintah daerah.

Senada dengan hal ini, Wali Kota Eri mengakui penghapusan tenaga honorer bisa berimplikasi terhadap kinerja pemerintah. "Sebab kalau hanya mengandalkan tenaga pegawai negeri, tanpa tenaga yang membantu, nggak mampu," kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Perekrutan tenaga honorer atau pun kontrak menurutnya juga sekaligus menurunkan angka pengangguran.

"Selain itu kami juga ingin mengurangi pengangguran. Kami juga nggak bisa bergerak secara maksimal memberikan pelayanan. Yang penting jangan dihapus," katanya.

Sehingga, pihaknya terbuka akan tetap mempertahankan tenaga kontrak. "Kami sampaikan bahwa tenaga kontrak di surabaya tetap ada," kata Mas Eri dikonfirmasi terpisah.

Sekalipun menurutnya, tenaga honorer dan tenaga kontrak merupakan hal berbeda. Tenaga kontrak memiliki tugas yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu.

"Ke depan kami pertahankan. Kalau tenaga survei, dia survei. Kalau dia administrasi, kita tentukan, administrasi yang mana. Apakah setiap hari? Tentunya bisa saja tidak," katanya.