Berita Lamongan
Cuaca Bagus, Tapi Nelayan di PPN Brondong Lamongan Malah Tak Bisa Melaut Imbas Solar Subsidi Langka
Cuaca sedang bagus untuk melaut, tapi nelayan di PPN Brondong Lamongan malah tidak bisa melaut imbas solar subsidi langka: Sudah dua pekan.
Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Hanif Manshuri
TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, Kabupaten Lamongan, terpaksa tak melaut karena solar subsidi langka.
Ratusan unit perahu nelayan hanya disandarkan di PPN Brondong.
Keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Brondong, selama dua pekan terakhir ini, tidak bisa memenuhi kebutuhan nelayan.
"Kita para nelayan kesulitan mendapatkan solar bersubsidi," kata Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Lamongan, Darlin, Jumat (12/8/2022).
Kelangkaan solar bersubsidi untuk nelayan sudah berlangsung selama dua pekan.
Padahal, menurut Darlin, kondisi cuaca saat ini sedang bagus untuk melaut. Para nelayan kini banyak beralih aktivitas melaut dengan memperbaiki jaring maupun peralatan melaut lainnya, termasuk memperbaiki kapal atau perahu.
Para nelayan berharap agar pemerintah segera memenuhi kebutuhan solar bagi nelayan. Darlin menilai, jika pemerintah masih lamban dalam menyikapi permasalahan nelayan tersebut.
"Kami meminta kepada pemerintah atau pejabat terkait untuk turun lapangan, melihat langsung kondisi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong ini," tandasnya.
Darlin tidak mau menuding apakah karena ada oknum yang sengaja membuat solar langka atau tidak. Tapi kenyataannya sudah dua minggu ini jatah solar subsidi untuk nelayan langka.
"Harapannya, solar bersubsidi harus tepat sasaran. Perlu dikawal. Jangan sampai ada penyimpangan dengan malah dijual ke perusahaan atau untuk proyek tertentu," ungkapnya.
Menurutnya, kelangkaan dan mahalnya harga BBM nelayan disebabkan kurangnya kuota yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kapal penangkap ikan saat ini.
"Kemungkinan formula perhitungan dan penentuan alokasi BBM, yakni solar untuk kegiatan perikanan tangkap tidak berdasarkan jumlah data kapal yang sebenarnya," katanya.
Dengan begitu, data ini bisa menjadi masalah mendasar yang tidak bisa diselesaikan oleh KKP. Akibatnya, terjadi gap antara kebutuhan dan alokasi BBM bagi kegiatan perikanan tangkap, termasuk BBM bersubsidi.
Oleh karenanya, Darlin berharap, agar pemerintah segera mencari solusi atas persoalan ini. Sebab jika solar terus langka, akan semakin banyak nelayan yang terpaksa menganggur dan pasokan ikan juga menurun.
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com
Kumpulan berita seputar Lamongan
