Berita Madiun

Stafnya Dicatut sebagai Anggota Parpol di Kab Madiun, Bawaslu Kota Madiun Bereaksi: Partai Lama

Staf Bawaslu Kota Madiun terdaftar sebagai anggota salah satu partai politik di Kabupaten Madiun. Ketua Bawaslu Kota Madiun mengatakan sudah tahu

tribunjatim.com/Sofyan Arif Candra
Ketua Bawaslu Kota Madiun, Kokok Heru Purwoko bereaksi soal stafnya dicatut sebagai anggota parpol 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Staf Bawaslu Kota Madiun terdaftar sebagai anggota salah satu partai politik di Kabupaten Madiun.

Ketua Bawaslu Kota Madiun, Kokok Heru Purwoko mengatakan hal tersebut diketahui setelah ada instruksi dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jatim untuk melacak semua komisioner dan staf Bawaslu termasuk Bawaslu Kota Madiun.

"Ternyata ada satu staf kami yang tercantum dalam Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) salah satu partai, padahal yang bersangkutan tidak pernah terjun ke dunia politik atau beraktivitas di partai tersebut," kata Kokok, Selasa (16/8/2022).

Setelah mengetahui hal tersebut Bawaslu Kota Madiun pekan lalu merekomendasikan staf tersebut untuk mengadu kepada Bawaslu Kabupaten Madiun.

"Setelah menerima aduan tersebut tentunya Bawaslu Kabupaten Madiun akan menyampaikannya ke KPU Kabupaten agar menghilangkan nama staf kami dalam keanggotaan partai tersebut," lanjutnya.

Menurut Kokok, karena saat ini masih dalam tahapan Verifikasi Administrasi (Vermin) maka penghilangan nama staf Bawaslu Kota Madiun masih dimungkinkan.

Baca juga: Bentuk Posko Aduan Masyarakat, Bawaslu Kota Pasuruan Antisipasi Pencatutan Nama Sepihak oleh Parpol

Kokok sendiri enggan menyebutkan partai mana yang telah mencatut stafnya sebagai anggota partai politik tersebut.

"Partai lama kok tapi belum lolos PT (parliamentary threshold)," lanjutnya.

Bawaslu Kota Madiun sendiri menelusuri partai politik tersebut menggunakan KTP lama dari staf Bawaslu Kota Madiun untuk mendaftarkannya sebagai anggota partai politiknya.

"Staf kami itu sudah dua tahun menikah dan ganti domisili, tapi setelah saya tracking ternyata masih menggunakan KTP lama, domisili lama," ucap Kokok.

Menurut Kokok, Bawaslu Kota Madiun sebagai penyelenggara harus menjaga netralitas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum.

Hal tersebut sesuai UU No 7 tahun 2017 yang mana salah satu kewajiban Bawaslu haruslah bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

"Netralitas sebagai penyelenggara itu tercantum di aturan, baik itu komisioner maupun staf yang sudah ASN maupun bukan ASN," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved