Berita Surabaya

Sampai Pertengahan Tahun 2022, Pemkot Surabaya Terima Fasum 14 Perumahan, Nilai Setara Rp972 Miliar

Pemkot Surabaya terus mempercepat proses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) dari pengembang perumahan. Hingga Juli, Pemkot telah men

Pemkot Surabaya
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya, Surabaya Irvan Wahyudrajat di Surabaya saat memberikan penjelasan di Surabaya beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemkot Surabaya terus mempercepat proses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) dari pengembang perumahan. Hingga Juli, Pemkot telah menerima 14 lokasi fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

Mengutip data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya, luasan lahan yang diserahkan mencapai 402.572,55 meter persegi.

"Apabila dikalkulasikan sesuai dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)-nya, total nilai mencapai Rp972,3 miliar," kata Kepala DPRKPP Surabaya Irvan Wahyudrajat di Surabaya, Minggu (21/8/2022).

Dengan capaian tersebut, maka luasan lahan fasum yang diserahkan pengembang tahun ini lebih banyak dibanding sebelumnya. Pada 2021, total luasan hanya sekitar 220.953 meter persegi yang tersebar di 44 pengembang.

Meskipun cukup tinggi, Irvan masih cukup optimistis bulan ini akan ada tambahan penyerahan lagi. "Bulan Agustus ini ditargetkan 5 pengembang lagi," tandasnya.

Baca juga: Komisi I DPRD Gresik Soroti Penyerahan Fasum Fasos Perumahan di Driyorejo

Berdasarkan evaluasi pihaknya hingga pertengahan tahun, ada sejumlah kendala dalam penyerahan aset fasum dan fasos dari pengembang ke Pemkot. Di antaranya, kondisi lapangan belum memenuhi prosentase untuk penyerahan PSU secara fisik.

Kemudian, terdapat perbedaan kondisi lapangan dengan siteplan, belum terpenuhinya syarat administrasi oleh pengembang, bidang PSU yang timpang tindih dengan aset pemkot, hingga terdapat perbedaan subjek hukum pengembang.

Untuk mempercepat proses tersebut, pihaknya lantas berkoordinasi dengan penegak hukum. Termasuk, Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Kami juga bersinergi dengan BPN. Kami juga berkerjasama dengan kejaksaan, kepolisian dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," tandas mantan Kepala Dinas Perhimpunan Surabaya ini.

Pemkot berharap masing-masing developer segera menyerahkan aset fasum maupun fasosnya. Yang mana, kewajiban penyerahan fasum dan fasos ini telah diatur dalam Permendagri no 9 tahun 2009, Perda Surabaya no 7 tahun 2010, dan Perwali Surabaya no 14 tahun 2016.

Fasum yang diserahkan terdiri dari berbagai bangunan fisik. Mulai jalan, saluran, makam, Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau jalur hijau, hingga semua yang berkaitan dengan fasum dan fasos.

Irvan menjelaskan, aset yang diserahkan oleh masing-masing developer akan digunakan untuk kepentingan warga Surabaya. Sebagaimana arahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, aset pemkot akan digunakan untuk kepentingan pengembangan usaha warga.

Misalnya, tanah aset pemkot akan digunakan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Ada cuci mobil, pelatihan menjahit, produksi paving, hingga pelatihan ekonomi lainnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved