Dampak Harga BBM Naik
Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa Jember Turun ke Jalan Bawa Tujuh Tuntutan
Gelar aksi tolak kenaikan harga BBM, mahasiswa Jember yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Jember turun ke jalan bawa tujuh tuntutan.
Penulis: Sri Wahyunik | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sri Wahyunik
TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Mahasiswa Jember yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Jember menggelar aksi tolak kenaikan harga BBM, Selasa (6/9/2022).
Aksi demo tersebut dipusatkan di Bundaran DPRD Jember, berlanjut ke halaman DPRD Jember.
Ratusan orang mahasiswa itu berasal dari elemen Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), juga Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI).
Mereka menyerukan tujuh tuntutan, yakni menolak kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik, mendesak pemerintah pusat mengevaluasi kinerja BPH Migas, mendesak pemerintah pusat untuk segera memberantas pemburu rente, kemudian menunda program strategis nasional yang tidak berpihak kepada rakyat untuk dialihkan kepada subsidi BBM dan segera membangun energi terbarukan.
"Karena kenaikan harga BBM akan berdampak kepada harga komoditas lain, yang itu akan berdampak negatif dan merugikan masyarakat," tegas Korlap Aksi, David Rizal Firmansyah.
Tuntutan selanjutnya, mahasiswa juga meminta ada reformasi perpajakan dan mewujudkan pajak berkeadilan, kemudian mengajak masyarakat umum untuk mengawal kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Dan terakhir, mahasiswa juga mengecam represivitas aparat di ruang-ruang demokrasi.
Dalam rilis tertulis yang disebar ke media, Aliansi Cipayung Plus Jember juga menyertakan sejumlah tanda pagar yakni #bbmnaikrakyatmenjerit #rakyatbergerakoligarkiterdesak #weswayahedemo #jembermelawan.
David menegaskan, kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
"Apalagi di tengah dilematis kredibilitas pemerintah, juga BPH Migas sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pendistribusian BBM yang tidak maksimal. Karena masih banyak mafia pemburu rente dalam sistem ini," tegas David.
Karenanya, dari Jember Jawa Timur, ratusan orang mahasiswa itu menyuarakan tolak kenaikan harga BBM juga tarif dasar listrik.
Mereka juga mengajak anggota DPRD Jember mendukung, dan menyuarakan suara mereka ke pemerintah pusat. Sehingga para demonstran meminta semua pimpinan DPRD Jember dan ketua semua fraksi di DPRD Jember untuk menandatangani pakta integritas.
Pakta integritas itu meminta komitmen DPRD Jember untuk menampung aspirasi mahasiswa Cipayung Plus Jember yang menolak kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik , karena menimbulkan permasalahan dan dampak negatif di masyarakat. Juga mendesak DPRD Jember berkomitmen turut mendesak pemerintah pusat untuk menurunkan harga BBM, sebab kenaikan harga BBM menyengsarakan rakyat.
Kemudian meminta komitmen DPRD Jember mendesak pemerintah pusat untuk memberantas pemburu rente dan mendesak perbaikan kinerja BPH Migas, juga mendesak reformasi perpajakan.
"Kami DPRD Jember juga berkomitmen meneruskan aspirasi dari Aliansi Cipayung Plus Jember ini ke pemerintah pusat, dalam hal ini melalui Kementerian ESDM. Aspirasi akan kami sampaikan melalui email, dan juga akan diserahkan langsung ke kementerian," ujar Ketua DPRD Jember, M Itqon Syauqi.
