Berita Mojokerto

Janji DPRD Mojokerto ke Aliansi Mahasiswa Terkait Pengendalian Inflasi Dampak Kenaikan BBM

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto akhirnya menerima aspirasi dari aliansi mahasiswa Mojokerto Raya

Penulis: Mohammad Romadoni | Editor: Januar
Tribun Jatim Network/Mohammad Romadoni
Tuntut pemerintah batalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Mojokerto, Rabu (7/9/2022).  

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, M Romadoni

TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto akhirnya menerima aspirasi dari aliansi mahasiswa Mojokerto Raya yang melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Tak hanya menolak kenaikan BBM, ratusan mahasiswa ini juga mendesak legislatif untuk merancang dan mengesahkan penanganan inflasi di daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Perbub/ Perwali.

Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Junaedi Malik menjelaskan ada kebijakan dari Pemerintah Pusat melalui peraturan Kementerian Keuangan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi akibat kenaikan BBM.

Berkaitan peraturan PMK ini Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyalurkan minimal dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU) dalam bentuk bantuan sosial yang sasarannya pelaku usaha Mikro, UMKM, tukang ojek dan nelayan.

Selain itu, digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pemberian subsidi transportasi angkutan umum di daerah tersebut.

Program penanganan inflasi dampak kenaikan BBM Pemda diharuskan untuk belanja wajib perlindungan sosial pada periode Oktober hingga Desember 2022.

"Perlu saya sampaikan ada PMK 134 dari Kementerian Keuangan yang memerintahkan kita, Pemerintah Daerah dan bersama DPRD segera mengambil kebijakan anggaran merencanakan pengendalian inflasi di daerah dampak kenaikan BBM," jelasnya ke hadapan pengunjuk rasa di depan DPRD Kota Mojokerto, Rabu (7/9/2022).

Menurut dia, saat ini dewan melakukan rapat pembahasan terkait rencana pengubahan rancangan anggaran ABPD Kota Mojokerto dalam pengendalian inflasi yang bersamaan aksi unjuk rasa tersebut.

"Hari ini kita jadwalnya rapat paripurna membahas perubahan anggaran ABPD Kota Mojokerto dan perintah PMK 134 akan kita terjemahkan menjadi Perda perubahan anggaran," ungkapnya.

Baca juga: Soal Rencana Kenaikan Tarif Penumpang ke Pulau Bawean, Fraksi Gerindra DPRD Gresik Ambil Sikap Tegas

Halaman
123
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved