Janji DPRD Mojokerto ke Aliansi Mahasiswa Terkait Pengendalian Inflasi Dampak Kenaikan BBM

"Ini perintah pengendalian inflasi sekitar satu minggu dan poin-poin pembahasan akan kita sampaikan secara tertulis ke publik," pungkasnya.

Seperti yang diketahui, aksi demonstrasi ratusan mahasiswa di Mojokerto
menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Rabu (7/9/2022).

Para pendemo yang tergabung dalam
barisan Cipayung Plus dan Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya tersebut melakukan long march dari Terminal Kertajaya menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto.

Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya terdiri dari HMI, PMII, GMNI, BEM dan IMM berorasi sembari membentangkan spanduk menolak kenaikan harga BBM yang dampaknya menyengsarakan rakyat terutama masyarakat eknomi rendah.

Mereka sempat memblokade jalan Nasional Surabaya-Mojokerto tepatnya di Simpang Lima Kenanten, Kenangan Puri, Kabupaten Mojokerto.

Bahkan dari pengakuan mahasiswa ada kekerasan fisik yang diduga dilakukan oknum Polisi saat melakukan pengamanan unjuk rasa di depan DPRD Kota Mojokerto.

Ketua HMI Mojokerto, Elang Teja Kusuma mengatakan ada kekerasan fisik dari petugas saat mahasiswa melakukan demonstrasi kenaikan harga BBM di gedung DPRD Kota Mojokerto.

"Ketika pak Itok (Ketua DPRD Kota Mojokerto) mau mundur, saya sengaja atau tidak saya terkena kepalan tangan di sebelah sini tadi teman-teman membantu saya ditarik mundur," ujarnya sembari menunjuk di bagian pelipis mata kirinya.

Ia menegaskan pihaknya telah menyampaikan dugaan kekerasan yang dilakukan Polri terhadap mahasiswa ketika menyampaikan aspirasi ke ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto.

Mahasiswa juga mendesak Kapolresta Mojokerto AKBP Wiwit Adisatria agar mengusut anggotanya yang diduga melakukan kekerasan tersebut.

"Tadi sudah kita nyatakan tegas Polisi lebih tepatnya Kapolres harus memberikan pernyataan sikap secara tegas dan terukur kepada anggotanya," tandasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com