Sehari, Dua Kali Ruang Paripurna DPR Lumajang Dikuasai Mahasiswa, Tolak Kenaikan Harga BBM

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Tony Hermawan

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Keputusan pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) baik subsidi maupun nonsubsidi benar-benar memicu kemarahan rakyat.

Sejak tiga hari terakhir mahasiswa hampir di semua daerah melakukan demo. Di Lumajang dalam sehari (7/10), ruang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Lumajang dikuasai dua kali oleh massa mahasiswa.

Pantauan di lokasi, mahasiswa yang melakukan aksi tolak BBM yakni dari gabungan massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Demo ini berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB. Aksi pertama ini massa dan polisi sempat terlibat aksi dorong-dorongan. Ini terjadi lantaran massa membakar ban di depan Kantor DPR Lumajang lalu memaksa masuk ke ruang paripurna.

Akan tetapi keos ini bisa segera mereda. Mahasiswa PMII diizinkan masuk di ruang paripurna.

Sekitar pukul 14.00 WIB, giliran massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang datang menggeruduk Gedung DPRD. Massa ini juga memaksa masuk ke dalam ruang paripurna. Secara garis besar, kedatangan dua kelompok mahasiswa ini mendesak harga BBM turun. Kedua, Mendesak pemerintah agar memberantas mafia tanah.
Poin tuntutan ketiga, mahasiswa meminta pemerintah daerah untuk ikut mengawal kepentingan rakyat.

Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka Darmawan mengatakan, aksi dorong-dorongan ini merupakan bentuk kesalahpahaman. Semua massa ingin langsung masuk secara bersamaan. Sementara polisi menginginkan massa masuk di kantor dewan dengan tertib agar tidak memicu kegaduhan.

Baca juga: Janji DPRD Mojokerto ke Aliansi Mahasiswa Terkait Pengendalian Inflasi Dampak Kenaikan BBM

"Walaupun tadi ada sempat ada yang ingin mendorong masuk semua, tapi akhirnya tertib dan aman. Dorong-dorongan itu terjadi karena ada massa dari belakang yang mendorong dan kami (polisi) hanya coba menahan. Tapi akhirnya kami izinkan masuk, karena ketua dewan sudah memberikan izin," kata Dewa.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Anang Ahmad Syaifudin mengatakan, sepakat dengan respon reaktif mahasiswa. Oleh karena itu pihaknya mengizinkan mahasiswa duduk di ruang paripurna supaya bisa menyerap aspirasi rakyat secara maksimal. Aspirasi dari dua organisasi mahasiswa itu nantinya akan dikirim ke DPR RI melalui email.

"Mahasiswa datang ke DPRD untuk melakukan diskusi dan memberikan masukan kepada pemerintah. Kami tidak mungkin menutup akses dan keinginan mereka," pungkas Anang.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLOfjgsw0YqhAw/sections/CAQqEAgAKgcICjCzn44LMNGKoQMwqLq5Aw?hl=id≷=ID&ceid=ID persen3Aid