BERITA TERPOPULER JATIM Sejoli di Tuban Konsumsi Sabu hingga Ketua DPRD Lumajang Tak Hafal Pancasila

Seorang sopir angkudes, Hari Mujianto, mengatakan kenaikan harga BBM ini sangat memberatkan bagi pekerjaannya.

Karena selain harga BBM yang naik, penumpangnya juga semakin sepi.

Baca juga: Harga BBM Naik, DPRD Surabaya Ajak Warga Beralih ke Angkutan Massal, AH Thony: Efektif dan Efisien

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Berlanjut di Lamongan, Giliran IMM Sampaikan Sejumlah Tuntutan

"BBM naik ini penumpang menjadi ragu naik angkot, mereka takut kalau tarif angkot naik," kata Hari, Senin (12/9/2022).

Padahal Hari belum menaikkan tarif angkotnya lantaran belum ada kesepakatan dari para sopir angkot.

"Sebagian penumpang juga sudah tahu kalau harga BBM naik tapi mereka tidak mau menambah ongkos," ujar sopir angkot rute Somoroto - Ponorogo ini.

Baca Selengkapnya

3. Buntut Tak Hafal Pancasila, Ketua DPRD Lumajang Anang Ahmad Syaifuddin Umumkan Mundur dari Jabatan

Anang Ahmad Syaifuddin, Ketua DPRD Lumajang tiba-tiba mengumumkan mundur dari jabatannya, saat rapat DPRD Lumajang dengan agenda pembahasan Raperda anggaran APBD tahun 2022, Senin (12/9/2022).

Pengunduran diri ini merupakan buntut karena Anang Ahmad Syaifuddin salah melafalkan lima butir Pancasila saat menemui massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang menggelar demo menolak kenaikan harga BBM di Kantor DPRD Lumajang.

Anang Ahmad Syaifuddin saat itu dua kali gagal membacakan lima butir teks Pancasila secara sempurna.

Baca juga: Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani Apresiasi Keberadaan LSN, Mengamalkan Pancasila Secara Nyata

Baca juga: Disaksikan Wagub Emil, 15 Eks Simpatisan Jamaah Islamiah di Jatim Ikrar Setia NKRI dan Pancasila

"Saya minta maaf ke seluruh masyarakat dan anggota DPRD Lumajang, pemerintah, atas insiden tidak hafalnya saya melafalkan Pancasila. Apapun keadaan saya, saya merasa itu tidak pantas dilakukan atau terjadi pada ketua DPRD di manapun atau siapapun itu," katanya.

Menurut Anang, tindakan mundur dari jabatan ketua DPRD ini merupakan keputusan final yang diambil dari pikiran dan hati nuraninya sendiri.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, keputusan tersebut diambil tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Baginya orang tidak hafal Pancasila bukan orang salah, namun itu sangat tidak pantas jika dialami oleh seorang ketua DPRD.

Baca Selengkapnya

---

Ikuti berita viral terpopuler dan berita Jatim terkini lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com