Berita Lamongan

Libatkan Emak-Emak, Warga Desa Kadungrembug Lamongan Demo ke Balai Desa Tolak BPD dan Plh Kades

Puluhan warga Desa Kadungrembug, Kecamatan Sukodadi, Lamongan menggelar aksi di balai desa.

Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Januar
TribunJatim.com/ Hanif Manshuri
Puluhan warga Desa Kadungrembug, Kecamatan Sukodadi Lamongan menggelar aksi di balai desa, Senin (26/9/2022) 

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Hanif Manshuri

TRIBUNJATM.COM, LAMONGAN - Puluhan warga Desa Kadungrembug, Kecamatan Sukodadi, Lamongan menggelar aksi di balai desa.

Massa menuntut pembubaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dianggap tidak sesuai aturan, dan menolak pelaksana tugas kepala desa.

Seperti aksi unjuk rasa umumnya, warga yang didukung emak-emak ini mendatangi balai desa dengan membentang karton rentang dengan beragam tuntutan mereka.

Mereka juga membagikan selebaran yang berkaitan dengan aksi mereka itu. BPD yang sekarang dibentuk pada masa pemerintahan kepala desa sebelumnya tanpa adanya aspirasi atau usulan dari masyarakat.

" Bubarkan BPD, bentuk BPD yang baru sesuai dengan aturan," kata salah seorang korlap aksi warga saat di balai desa, Aditama Ardi Nugraha dalam orasinya, Senin (26/9/2022).

Selain menuntut pembubaran BPD, mereka juga menolak Plh kepala desa yang ditunjuk oleh BPD. Dinilainya, Plh Kades tersebut dilakukan tanpa persetujuan masyarakat dan tidak sesuai aturan.

Massa juga minta agar Bupati Lamongan menolak surat hasil musyawarah dari BPD terkait penunjukan PLH ini.

Baca juga: Bersyukur Demo Buruh di Surabaya Aman, Kapolrestabes Borong Jualan Pedagang dan Bagikan pada Massa

"BPD telah bermusyawarah menunjuk PLH tanpa persetujuan masyarakat dan tidak sesuai aturan, " katanya.

BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah.
Selain menuntut pembubaran BPD dan menolak kehadiran PLH.

Warga geram BPD tidak mau menandatangani surat penjamin kepala desa yang saat ini sedang ada masalah hukum.


"Kenapa BPD tidak mau menandatangani surat penjamin Kepala Desa. Padahal DPR saja mau mempertaruhkan jabatan untuk menjamin bapak Kepala Desa dengan pertimbangannya. Kenapa BPD tidak mau, ada apa?," tandasnya.

Puluhan warga ini diterima oleh perangkat desa dan anggota BPD desa setempat dan juga Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sukodadi Gunawan.

Sekretaris BPD Desa Kadungrembug, Sucipto mengatakan, karena ketua BPD berhalangan hadir, maka pihaknya akan menampung semua aspirasi warga untuk dimusyawarahkan bersama dengan ketua dan anggota BPD lainnya. "Aspirasi warga akan kami sampaikan," ungkapnya.

Untuk diketahui, Kades Kadungrembug sedang menghadapi persoalan hukum dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Lamongan bersama seorang pengacara abal-abal.

Kades SN (54) ditetapkan sebagai tersangka diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang biaya pengurusan sertifikat milik 28 orang warganya. Penasihat Hukum tersangka SN.


Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved