DPRD Surabaya Minta Warga Kurang Mampu Tak Bergantung Bantuan AH Thony: MBR Harus Dientaskan

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Surabaya A Hermas Thony mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengentaskan warga dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Warga MBR harus mandiri dan selamanya tidak menggantungkan pada belas kasihan bantuan dari Pemkot.

Saat ini berkembang fenomena di masyarakat Kota Surabaya lebih nyaman berstatus sebagai warga MBR. Tidak saja karena rutin mendapat bantuan, kebutuhan anak sekolah mulai SPP sampai seragam dan sepatu juga dicukupi oleh Pemkot Surabaya.

Akibatya, warga tak peduli disebut MBR asal kebutuhan mereka tercukupi.

"Tapi akan sampai kapan begitu terus. Bantuan itu sifatnya darurat dan tidak selamanya. Pemkot harus memiliki limit waktu dan target bantuan untuk MBR itu harus dibatasi. MBR harus dientaskan, bukan dimanjakan," kata AH Thony, Rabu (2/11/2022).

Khususnya bagi warga MBR yang punya kemampuan untuk bangkit dari status ini. Mereka yang bukan MBR akut harus didukung dan diantarkan untuk mentas dari status MBR.

Dalam kacamata AH Thony yang mantan akademisi, MBR itu gakin atau keluarga miskin.

Mantan dosen ini mendukung upaya Pemkot menekan angka kemiskinan. Sesuai data angka, ada hasil yang signifikan. Data yang diterima dari Pemkot menyebut jumlah warga MBR saat ini sebanyak 330.167 KK atau 946.063 jiwa (per September 2022).

Baca juga: Tahun ini Rp 400 Juta, DPRD Surabaya Setuju Tambah Anggaran untuk Acara Sedekah Bumi Warga di 2023

Berbagai upaya telah dilakukan. Ada program padat karya dengan memberdayakan SDM dari keluarga MBR. Mulai dari pendirian cafe dengan semua tenaga MBR.

Ada tempat pencucian mobil dan motor, potong rambut, bikin paving, dan lainnya. Bahkan ada juga perekrutan outsourcing di lingkungan Pemkot Surabaya.

DPRD Surabaya telah mengusulkan alokasi anggaran kepada Pemkot Surabaya mencapai Rp 3 triliun dari total APBD 2023 Rp 11,247 triliun untuk pemulihan ekonomi di Surabaya. Salah satunya adalah untuk mengentas warga MBR di Surabaya.

AH Thony mempunyai harapan besar akan upaya serius ini. Namun yang paling urgen adalah keterlibatan semua pihak terutama OPD (organisasi perangkat daerah) atau dinas terkait untuk menyusun roadmap atau perencanaan yang jelas. Perlu langkah taktis yang jelas dan terukur, sehingga benar-benar bisa mengentaskan MBR.

Pelatihan dan pembinaan UMKM juga dilakukan. Sampai Pemkot memberikan modal kepada UMKM melalui bank milik pemkot yakni Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPR SAU) senilai Rp 70 miliar. Bahkan pada tahun 2023 mendatang akan ada koperasi khusus MBR, sehingga bisa ikut proyek pembangunan infrastruktur seperti pekerjaan saluran air di perkampungan.

Namun pekerjaan rumah yang tidak kalah mendesak adalah menyangkut mentalitas warga MBR. Wali Kota Surabaya bersama seluruh dinas terkait agar membangkitkan semangat masyarakat miskin agar tidak terjebak di dalam zona nyaman dengan berstatus MBR.

Harus dideteksi betul siapa MBR yang sesungguhnya dan siapa keluarga yang MBR 'palsu'. MBR yang sebenarnya punya skill dan mampu bangkit harus difasilitasi. Tapi MBR yang memang sudah tidak mungkin diintervensi, tidak masalah mereka tetap dengan status MBR.

"Semangat Pemkot Surabaya untuk membuat program pengentasan MBR harus didukung dengan mentalitas warganya. Semangat mau mentas. Kalau tidak, program itu akan kontraproduktif," kata alumni Universitas Gajah Mada (UGM) ini.

Saat ini pemkot mengklaim bahwa ada penurunan angka MBR dari 1,4 juta jiwa menjadi 900 ribu jiwa. Namun, pemkot masih melakukan verifikasi data kemiskinan ekstrem dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2019 yang menyebutkan 23.523 jiwa.

Menurut Thony, masih adanya angka kemiskinan ini dikarenakan adanya dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) saat pandemi covid 19. Tentu saja jumlah MBR juga meningkat. Dikatakan Thony, anggaran Rp 3 triliun harus dimaksimalkan untuk pemberdayaan MBR.
"Warga Surabaya itu kalau terus menggantungkan bantuan MBR gak keren. Saru!" tandas AH Thony.

Aplikasi Pelacak Status MBR

Pimpinan DPRD ini juga menyinggung soal Surabaya yang Smart City. Mestinya tidak sulit untuk melacak status warga MBR yang sesungguhnya. Harus ada aplikasi atau sistem IT sehingga berhasil melacak warga MBR dengan akurat.

Banyak yang malah senang disebut MBR karena berharap intervensi dan bantuan. Dikatakan, harus ada sistem IT bisa berupa aplikasi yang bisa memantau pengeluaran yang dibelanjakan masyarakat MBR. Jadi, tahu pemberian bantuan yang dilakukan Pemkot itu untuk apa saja, bisa diketahui lewat aplikasi.

Aplikasi juga akan mengetahui pengeluaran per bulan MBR.

Selama ini muncul fenomena banyak yang mengeluh karena berstatus MBR tapi tidak mendapatkan bantuan dan intervensi program. Maka, dengan aplikasi tersebut, akan terlacak MBR yang sebenarnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com