Berita Tuban

Dana Bantuan Parpol di Tuban Diusulkan Naik 100 Persen, Sebut Kebutuhan Partai Meningkat

Dana Bantuan Partai Politik (Banpol) di Kabupaten Tuban diusulkan naik 100 persen. Sebelumnya per suara Rp 2500, di tahun depan pada anggaran 2023 di

Penulis: Mohammad Romadoni | Editor: Ndaru Wijayanto
ISTIMEWA
Suasana Paripurna DPRD Tuban saat persetujuan raperda pembentukan dana cadangan pilkada 2024 dan Raperda P-APBD 2022 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Mochamad Sudarsono

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Dana Bantuan Partai Politik (Banpol) di Kabupaten Tuban diusulkan naik 100 persen.
Sebelumnya per suara Rp 2500, di tahun depan pada anggaran 2023 diusulkan naik menjadi Rp 5000.
Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban disebut juga sudah menyepakati usulan tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Tuban, M. Miyadi, mengatakan terkait usulan kenaikan dana banpol tahun 2023 tidak bisa ditawar lagi.
Pihaknya telah diberikan mandat dari 11 ketua partai politik yang memiliki kursi di DPRD, terkait dengan usulan kenaikan dana banpol dari Rp 2.500 per suara menjadi Rp 5.000 per suara.
"Itu tidak bisa ditawar lagi, karena saya sudah diberi mandat oleh 11 ketua partai pemilik kursi DPRD," ujarnya kepada wartawan, Rabu (16/11/2022). 
Pria yang juga sebagai Ketua DPC PKB Tuban itu meyakini, jika APBD Kabupaten Tuban tahun 2023 akan mampu memenuhi terkait usulan kenaikan dana banpol.
Adapun alasan usulan kenaikan dana banpol dikarenakan meningkatnya kebutuhan partai politik. 
Sehingga dengan naiknya dana banpol nanti, maka partai politik bisa mensosialisasikan kepada konstituen di masing-masing dapil. 
"Selama ini kalau partai tidak mempunyai anggaran kan tidak bisa memberikan pendidikan politik, biar pendidikan politik di Tuban ini merata," beber Miyadi.
Sementara itu, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menyatakan usulan kenaikan dana banpol akan dikaji dan dibahas terlebih dahulu sebelum nanti diputuskan bersama tim.
Disinggung terkait kemampuan APBD 2023 dengan usulan kenaikan dana banpol dari Rp 2500 menjadi Rp 5000 per suara, Lindra akan mengukur terlebih dulu terkait kemampuan APBD. 
"Semuanya penting, ada partai politik untuk demokrasi dan untuk kepentingan di bawah kenapa tidak juga, namun semua akan kita kaji dulu," pungkasnya.
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved