Berita Bisnis

Pemerintah Diharapkan Segera Proses Telaah Hukum PT CLM

Masuk tahun 2023,Dirut PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan berharap di bulan Januari ini, Pemerintah Pusat segera merampungkan telaah hukum.

Editor: Sudarma Adi
Tribun Sultra
Ilustrasi pertambangan nikel 

TRIBUNJATIM.COM - Masuk tahun 2023, Dirut PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan berharap di bulan Januari ini, Pemerintah Pusat segera merampungkan telaah hukum atas kasus perebutan saham CLM.

Ia juga menunggu komitmen dari pemerintah yang berjanji untuk menyelesaikan kasus pelanggaran UU No.3 tahun 2020 Pasal 93a yang mengatur larangan pemindahtanganan IUP dan IUPK kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.

Baca juga: Kegiatan Tambang PT CLM Berhenti, Perekonomian Warga Lokal Bakal Terdampak

“Intinya, kami menunggu komitmen Pemerintah untuk menyelesaikan kasus penyerobotan lahan tambang CLM dan pelanggaran UU nomor 3 tahun 2020 ini,” tutur Helmut dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/1/2023).

Dugaan penyerobotan lahan tambang PT CLM dengan cara kekerasan yang dilakukan pihak bersengketa terjadi pada November 2022 lalu.

Insiden itu menyebabkan vakumnya kegiatan pertambangan PT CLM di Malili, Luwu Timur.

Baca juga: Masih Proses Hukum, PT CLM Keberatan Database Perusahaan Dibuka ke Pihak Bersengketa

Pihak Helmut sudah mengadukan lima anggota Polri ke Divisi Propam Mabes Polri. Disusul dengan melaporkan kasus ini ke Kantor Menko Polhukam.

Pelaporan tersebut sudah ditindaklanjuti Kemenko Polhukam.

Berdasarkan hasil pertemuan Helmut dkk dengan Sesmenko Polhukam Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso di kantor Kemenko Polhukam pekan lalu, Sesmenko menyatakan bahwa sudah ada rapat koordinasi internal Sesmenko dan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU).

Dalam pertemuan tersebut Helmut juga mempertanyakan kembali kelanjutan surat yang sebelumnya sudah ia layangkan kepada Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU).

Baca juga: Garap Tambang Nikel, CLM Punya 89 Persen Karyawan Lokal dan Beri Kontribusi ke Masyarakat Daerah

Surat itu adalah permohonan kepada pihak AHU untuk mencabut pengesahan Akta No. 09 tanggal 14 September 2022 yang diminta pihak bersengketa, karena dinilai cacat hukum.

Sebelumnya, pihak bersengketa mengajukan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), layanan pengesahan akta perseroan secara daring dari Dirjen AHU Kemenkumham RI.

Pengajuan perubahan itu diterima dan kemudian disahkan melalui Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen AHU.

Kuasa Hukum CLM berpendapat akta yang diajukan pihak bersengketa cacat hukum, sehingga otomatis SK Dirjen AHU juga cacat hukum.

Pasalnya, dalam perubahan anggaran dasar yang dilakukan kubu bersengketa itu diduga terdapat pemalsuan tanda tangan Emmanuel Valentinus Domen (Dirut APMR-holding CLM) dalam permohonan pembukaan blokir PT APMR.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved