Ketua PBNU Bicara Sikap Organisasi Soal Pilpres 2024, Sebut Nahdlatul Ulama Tidak Akan Terseret Arus

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi menegaskan secara organisasi Nahdlatul Ulama (NU) tidak akan terseret dalam dukung mendukung calon pada Pilpres 2024.

Jika ada yang memberikan dukungan, itu ditegaskan merupakan sikap perorangan sebagai warga negara bukan representasi NU secara organisasi. 

Penegasan ini disampaikan Gus Fahrur saat dimintai tanggapan perihal pertemuan sekitar 40 kiai dan Ulama dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yang menggelar halaqah kebangsaan serta mendukung eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut Gus Fahrur, sebagai sikap perorangan pihaknya tidak bisa memberikan komentar lebih jauh. 

"Kalau secara pribadi tentu itu adalah hak politik masing-masing," kata Gus Fahrur saat dikonfirmasi dari Surabaya, Minggu (26/2/2023). 

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Ketum PBNU Gus Yahya Soal PAN, Zulhas Sebut Persatuan Sangatlah Penting

Dalam sikap resmi PBNU, dikatakan untuk kepentingan politik praktis tidak diperkenankan membawa nama organisasi, memakai atribut organisasi maupun bertempat di kantor NU.

Selama tidak menyalahi ketentuan itu, Gus Fahrur menganggap apapun adalah murni sikap perorangan. "Jika itu sikap perorangan tentu kami tidak ada hak untuk melarang," ujarnya. 

Sebab, menurut Gus Fahrur PBNU secara organisasi telah menggariskan bahwa tidak akan terlibat dalam gerakan politik praktis.

Hal ini pula sering disampaikan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf bahwa NU tidak akan mengeluarkan rekomendasi dukungan pada capres/cawapres. 

"Kita akan berbicara dalam fatsun keagamaan, akhlak, sosial, hubungan masyarakat. Sehingga, kami tidak akan ikut dukung mendukung dalam kontestasi Pilpres. Jadi garisnya sudah jelas," ungkap Gus Fahrur yang juga Pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Bululawang Malang ini. 

Baca juga: Rais Aam PBNU 1991-1992 KH Ali Yafie Wafat, PBNU Instruksikan Salat Ghaib dan Tahlil Bersama

"Adapun kalau pribadi, semua warga negara kan punya hak yang melekat. Baik melaksanakan tindakan, maupun pertemuan itu kita hormati. Asalkan tidak membawa atribut NU atau mengatasnamakan NU," urai Gus Fahrur. 

Lebih lanjut, Gus Fahrur menjelaskan mengapa NU tidak akan terlibat dalam politik praktis. Menurutnya, secara khittah NU adalah organisasi keagamaan.

Sehingga, diharapkan menjadi rumah besar bagi seluruh elemen bangsa. Dengan begitu, NU mengambil sikap tidak akan terseret arus politik. 

Disamping itu, dia juga berharap kontestasi politik tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat nantinya. Semua tetap harus menjaga persatuan sesama elemen bangsa.

"Makanya, kita berharap bisa terus damai dan bersatu. Jangan sampai terulang polarisasi. Kita ingin Pemilu damai tidak ada kebencian. Semua adalah anak bangsa," tuntasnya