Pria Diduga Pegawai Bea Cukai Umpat Netizen yang Curhat Soal Pajak, Kemenkeu Turun Tangan: Bijak

Bahkan penggeledahan oleh pihak bea cukai itu pun sampai ditayangkan di program sebuah stasiun televisi nasional.

"Lalu kasus drama devkit yang dulu. Dapat kesempatan bikin game buat Nintendo Switch, waktu itu satu2nya game dev Indonesia yg dapat Devkit. Alat khusus super rahasia."

"Sama becuk malah gw dianggap mau jualan. Dimintain SNI segala. Gw sampai masuk TV muka diblur kyk kriminal," tulis Kris Antoni.

Baca juga: Viral Video Pegawai Bea Cukai Pasuruan Pamer Mobil Mewah, Kepala KPPBC TMP A Buka Suara: itu Fitnah

Cuitan dari Kris Antoni ini pun lantas dibalas oleh pria diduga pegawai bea cukai bernama WH melalui akun Twitter-nya.

Namun tulisan Kris Antoni justru dibalas dengan penjelasan disertai umpatan.

"Sebelum lo ngetwit, mending belajar dulu deh ketentuan impor itu gimana. Kalo skrg kan jadinya lo b**** tapi minim literasi peraturan," tulis WH.

Lalu netizen lain dengan akun pribadinya membalas cuitan WH tersebut.

"si paling bea cukai," tulis akun salah seorang netizen.

Diduga merasa tidak terima dengan balasan tersebut, tudingan 'babu' pun dituliskan oleh WH.

"para babu sibuk belain tuannya," tulis WH, dilansir Tribun Sumsel.

Setelah itu Kris Antoni turut membalas cuitan dari WH tersebut dan membandingkan birokrasi masuknya barang dari mancanegara yang masuk ke dalam negeri.

"Halo mas WH, keliatannya mas dari bea cukai ya? Mungkin mas yang literasi peraturannya paling hebat bisa jelasin kenapa banyak banget WNI yg komplen? Sedangkan saya di Singapura tidak pernah mendapatkan perlakuan atau masalah seperti yang saya dapat di bea cukai IND?" tulis Kris Antoni lagi.

Umpatan yang dilontarkan WH pun dibalas oleh komedian Arie Kriting melalui akun Twitter pribadinya, @Arie_Kriting.

Bahkan ia juga menautkan akun Twitter staf Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yustinus Prastowo, yakni @prastow, di komentarnya.

Pada komentarnya tersebut, Arie Kriting meminta kepada Yustinus Prastowo agar seluruh pegawai Kemenkeu untuk mengurangi mengakses media sosial.