Rakor Operasi Ketupat Semeru 2023, Kapolda Jatim Sebut Ada Peningkatan Pemudik Masuk Jatim

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Luhur Pambudi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sejumlah 19.154 orang personel gabungan dari unsur Polri, TNI dan jajaran samping dilibatkan dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2023 selama berlangsungnya momen Lebaran Idulfitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi di Provinsi Jatim. 

Berdasarkan catatan Dishub Jatim, secara nasional, pergerakan pemudik tahun 2022 mencapai angka sejumlah 85,5 juta orang. 

Diprediksi, tahun 2023 pergerakan pemudik bakal meningkat menjadi 123,8 juta orang, atau setara dengan 48 persen penduduk Indonesia. 

Khusus Provinsi Jatim. Tahun 2023 bakal terjadi peningkatan pergerakan pemudik hingga 21,2 juta orang, dibandingkan tahun 2022 lalu, berjumlah 14,6 juta orang. 

Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto, mengatakan, Provinsi Jatim, khususnya menduduki peringkat pertama, berdasarkan catatan prediksi atas kategori 'Asal Pemudik' dengan persentase 21,2 persen.

Jumlah tersebut disebut-sebut mengalahkan provinsi yang lain. Diurutan kedua, Jateng 18,7 persen, disusul Jabodetabek 18,3 persen, lalu Jabar 14,9 persen, dan Sumatera Utara 4,4 persen. 

Tapi disisi lain, Jatim ternyata menempati diposisi kedua, dalam prediksi kategori 'Tujuan Pemudik', dengan jumlah 24,6 persen. Pada urutan pertama, Jateng 32,75 persen.

Baca juga: Ini Prediksi Puncak Mudik Lebaran 2023 Menurut Bandara Juanda, Pastikan Kelancaran Operasional

Kemudian urutan ketiga, Jabar 20,72 persen, urutan keempat Jabodetabek 8,07 persen, dan urutan kelima Yogyakarta 5,9 persen. 

Bahkan, lanjut Toni, masih mendasarkan pada data yang diperolehnya dari Mabes Polri. Pada momen arus mudik tahun ini, sarana transportasi yang digunakan juga mengalami peningkatan. 

Tercatat, pemudik menggunakan transportasi mobil pribadi sejumlah 22,7 persen. Sepeda motor sejumlah 20,30 persen, dan bus sejumlah 18,39 persen.

"Dari estimasi yang telah disampaikan pusat, pada jajaran, terus dilakukan untuk mobilitas kita semua. Tentu perlu dilakukan langkah-langkah dan pengamanan secara ekstra sehingga tidak terjadi isu dalam pengelolaan keselamatan dan pelanggaran," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Operasi Ketupat Semeru 2023 di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Rabu (12/4/2023). 

"Penekan Bapak Presiden, ada catatan tahun lalu juga perlu adanya pengelolaan manajemen yang lebih baik. Sehingga arus mudik dan juga beberapa isu, kita lihat menjadi lebih baik ditahun ini. Tentunya ini perlu ada langkah langkah kesiapan yang lebih matang, yang kita lakukan," tambahnya. 

Mengenai kesiapan jalur lalu lintas pemudik. Toni mencatat, terdapat 76 lokasi rawan macet, kemudian 72 lokasi rawan kecelakaan, dan 104 lokasi pelanggaran. 

Catatan tersebut diperolehnya dari hasil analisis pelaksanaan operasi serupa pada beberapa tahun lalu. 

Namun, ia telah meminta pihak Ditlantas Polda Jatim untuk menyiapkan segala bentuk siasat hingga mensimulasikannya, sebagai bekal personel di lapangan. Manakala, seandainya nanti terjadi hal yang telah dikhawatirkan tersebut. 

"Ini perlu dilakukan simulasi. Pak Dirlantas, sudah mensimulasikan dalam tactical game floor sehingga catatan catatan hasil. Operasi tahun 2022 yang lalu, tentu menjadi bekal bagi kita untuk melakukan persiapan arus mudik tahun ini, lebih baik lagi," katanya. 

Beberapa isu, selain kemacetan, yang juga menjadi atensi Toni dan seluruh polres atau polresta di Jatim, adalah antisipasi masalah inflasi. 

Baginya, kemacetan mobilitas kendaraan masyarakat, pada akhirnya akan bakal berdampak buruk pada meningkatkan terhambatnya distribusi pasokan bahan pangan. 

"Sehingga perlu langkah pengawasan (melalui jajaran polres) menghindari situasi masalah ketersediaan stok, kemudian kesiapan pasar, sehingga kesiapan ketersediaan," jelasnya. 

Toni juga mewanti-wanti adanya pihak spekulan yang komoditi bahan pokok yang masih nekat bermain lancung, mengakali harga kebutuhan bahan pokok di pasaran. 

"Kemudian melakukan pengawasan terhadap beberapa bahan pokok penting yang tentunya ini juga diantisipasi terhadap para spekulan yang juga masih mencoba mencari keuntungan, ditengah kebutuhan masyarakat yang meningkat," ungkapnya. 

"Perlu adanya penjagaan kelancaran distribusi barang sampai masa-masa pembatasan terhadap angkutan-angkutan khusus yang tadi tidak diperbolehkan dengan angkutan yang menentukan hajat hidup orang banyak termasuk dalam obat-obatan," pungkasnya