Ingin Berantas Kemiskinan di Gresik, Wabup Aminatun Habibah Minta Kepala Desa Harus Kolaborasi

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Willy Abraham

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Berantas kemiskinan, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah minta kepala desa harus kolaborasi.

Bu Min sapaan akrabnya menaruh perhatian besar terhadap perkembangan desa.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati perempuan pertama di Gresik, dalam sosialisasi dan bimtek Sistem Informasi Desa (SID) aparatur desa se-Kecamatan Sidayu.

Baca juga: Sudah Deal Kontrak dengan 21 Pemain, Gresik United Kini Cari Legiun Asing

Dikatakannya, kolaborasi satu sama lain menjadi hal yang mutlak dilakukan dalam mewujudkan kemajuan.

" Ojo nyambut gawe dewe-dewe (jangan kerja sendiri-sendiri). Karena jika kita bekerja sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan maksimal," tegas wabup.

Disamping itu, toleransi juga harus dimiliki oleh masing-masing individu.

Toleransi tersebut bermakna saling memahami adanya kekurangan satu sama lain dan menekan sifat sombong.

"Hal nyata yang sudah kita buktikan bersama adalah masalah penanggulangan stunting. Kita bayangkan, awal pak bupati dan saya masuk angka stunting kita ada di angka 28 persen. Dalam tahun berikutnya hanya turun 3 persen. Tetapi, setelah kita bersama-sama berkolaborasi dari tingkat bawah sampai atas maka hasilnya bisa kita lihat angka stunting kita turun ke 10.7 persen," kenang wabup.

Baca juga: Pamit Beli Mie Ayam Berujung Duka, Nasib Dua Bocah Gresik Justru Berakhir di Waduk

Bukti nyata ini, menurut wabup menjadi modal dasar dalam penanggulangan berbagai masalah yang ada di Kabupaten Gresik, utamanya kemiskinan.

"Mari kita berkolaborasi bersama-sama seperti halnya saat kita bersama-sama menurunkan angka stunting," tegasnya.

Sebagai informasi, kegiatan Sosialisasi dan Bimtek SID aparatur desa se-Kecamatan Sidayu diikuti oleh 21 desa.

SID sendiri menjadi salah satu hal yang vital pada tingkat desa, terutama di era perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat.

Lewat SID, berbagai data profil desa dan penduduk bisa diupdate dan diakses secara mudah dan berkesinambungan.

Kemudahan data ini tentunya akan mempermudah perancang kebijakan di daerah dalam merumuskan kebijakan.

Sehingga kebijakan yang lahir akan tepat sasaran dan mengena sasaran yang dituju.