Sosok Hacker Lulusan SD Digaji Rp 10 juta Sebulan, Apes setelah Retas Website PTN dan Pemprov Jatim

TRIBUNJATIM.COM - Inilah sosok hacker peretas website kampus dan Pemprov Jatim, serta kantor kedinasan jajaran di beberapa provinsi lain.

Dua hacker itu lulusan SD tapi gajinya fantastis.

Namun kini mereka harus mendekam dipenjara karena aksi kejahatan tersebut.

Tim Siber Polda Jatim berhasil menangkap dua remaja tersebut,

Tersangka berinisial DS (23) warga Legok, Tangerang, Provinsi Banten, dan AT (25) warga Cirebon, Jabar.

Mereka melakukan peretasan dengan cara mengubah tampilan wesbite resmi kampus atau organisasi perangkat daerah (OPD) pemprov sasarannya, dengan membubuhi fitur pop up iklan judi online. 

Catatan hasil penyidikan Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim, terdapat ratusan website kampus terkemuka dan juga OPD di beberapa provinsi, termasuk Pemprov Jatim, yang diretas oleh tersangka. 

Modusnya, adalah pembuat tools untuk meretas website dan dibagikan di grup hacker.

Bahkan, tersangka juga tercatat sebagai admin website perjudian di Kamboja, dengan upah Rp 10 juta per bulan. 

Baca juga: Jangan Kegocek! Inilah Daftar Aplikasi Chat Bodong Buatan Hacker dan Tips Menemukannya di App Store

Kedua tersangka merupakan admin mekanisme iklan situs judi online yang diketahui berpusat di salah satu negara Asia Tenggara, yakni Kamboja. 

Wakil Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Arman mengungkap alasan kedua tersangka menargetkan website lembaga pendidikan dan organisasi perangkat daerah, berdomain; go.id dan ac.id, untuk diretas dan dipasangi tampilan pop up iklan judi online. 

Karena saat situs diretas dan tampilan pop up iklan judi online telah terpampang, pihak Kemenkominfo atau Diskominfo masing-masing pemprov, tidak akan melakukan pemblokiran website. 

Baca juga: Aplikasi Simbah-E Disporapar Kota Malang Dibobol Hacker, Ada yang Tertipu: Nomor Orang Lain

Tujuannya, lanjut AKBP Arman, yakni menaikkan kepadatan kunjungan user website judi online yang para hacker iklankan, dengan tetap mengoptimalkan mekanisme Search Engine Optimalisation (SEO). 

"Sehingga apabila mereka ini melakukan peretasan terhadap situs resmi tersebut, maka akan menaikkan SEO website judi online mereka tidak akan diblokir. Sehingga para pemburu situs judi online bisa selalu membuka situs tersebut," ujarnya di Gedung Bidang Humas Mapolda Jatim, Rabu (31/5/2023). 

Ia juga membocorkan nilai upah penghasilan yang didapat oleh kedua orang tersebut.

Setiap domain website yang dibobol, tersangka mendapatkan upah Rp 200 ribu. 

Bahkan, sebulan, mereka juga memperoleh bayaran yang bersifat tetap senilai Rp 10 juta, selama menjalankan tugas pembobolan atau peretasan website sebagai sarana pengiklanan situs judi online dari Kamboja. 

Namun AKBP Arman mengungkap, kedua tersangka itu, bekerja dengan cara demikian, untuk disetorkan hasilnya kepada pihak pemesan dari Kamboja, yang berbeda-beda. 

"Yang membiayai adalah pihak-pihak dari pemilik situs judi online yang kita tracing berasal dari Kamboja," katanya. 

AKBP Arman mengatakan, keduanya memiliki kemampuan peretasan secara otodidak. 

Yakni, mereka bergabung dalam sebuah komunitas hacker dalam sebuah kanal sosial media yang terdapat di website gelap (darkweb). 

Baca juga: Komplotan Hacker Pencuri Data Perbankan di 70 Negara Diciduk Polda Jatim, Website Palsu Jadi Modal

Kemudian, mereka akan saling bertukar informasi dan metode peretasan jaringan IT yang terdapat di dunia. 

Lanjut AKBP Arman, melalui kanal jaringan informasi grup para hacker tersebut, terbentuk sebuah pertaruhan gengsi antar hacker dengan menunjukkan pencapaian hasil peretasan yang dilakukannya. 

Namun, mengenai strata pendidikan, para tersangka, AKBP Arman mengungkap, keduanya ternyata hanya tamatan sekolah dasar (SD). 

"Mereka jalur formilnya hanya pendidikan SD, mereka memiliki kemampuan hackernya itu dari otodidak dan mempelajari hackernya itu dari komunitasnya. Jadi ada yang melatih dan ada yang dilatih di komunitas hacker," ungkapnya. 

Baca juga: Belajar Bahasa Jepang, Tersangka Penyedia Channel Telegram Hacker Bjorka Asal Madiun Hafal Hiragana

Asal mula terbongkarnya kasus tersebut, AKBP Arman menerangkan, pihaknya memperoleh laporan dari sebuah perguruan tinggi negeri yang mengeluhkan adanya tindakan peretasan situs pascasarjana sebuah kampus teknik negeri terkemuka di Kota Surabaya, pada Februari 2023.

Kemudian, setelah dilakukan penyelidikan, tersangka AT berhasil ditangkap di Cirebon, Jabar, pada Selasa (28/3/2023).

Sedangkan, DS berhasil ditangkap setelah pulang dari Kamboja, pada Minggu (7/5/2023), saat berada di Legok, Tangerang, Provinsi Banten. 

Akibat perbuatannya, kedua tersangka, dikenakan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

"Ancaman hukuman 10 tahun dan denda Rp 10 miliar," pungkas mantan Kapolres Sampang itu. 

Sementara itu, baru-baru ini sebuah unggahan viral di media sosial menyebut adanya kebocoran data Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang diduga diretas hacker anonim bernama Bjorka.

Dalam postingan yang diunggah akun Twitter @darktracer_int menyebut hacker anonim bernama Bjorka kembali muncul dalam forum baru bernama Exposed Forums.

Dalam forum tersebut, Bjorka juga mengunggah data-data yang diklaim milik Korps Bhayangkara.

"Setelah Breach Forums ditutup, banyak forum muncul sebagai pengganti. Exposed Forums adalah salah satu forum yang paling baru dan menjanjikan. Seorang pengguna dengan ID yang sama dengan peretas Indonesia "Bjorka" bergabung di forum ini dan memposting beberapa pesan yang berkaitan dengan pemerintah Indonesia," tulis akun tersebut.

Baca juga: Jangan Sampai Tertipu, Kenali 7 Aplikasi Chat GPT Bodong Buatan Hacker, Ada Aico - GPT AI companion

Terkait itu, Mabes Polri saat ini menyebut pihaknya masih mendalami kebenaran soal kebocoran data tersebut.

"Terkait masalah Bjorka, Direktorat Siber masih mendalami kasus tersebut," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Senin (29/5/2023), dikutip TribunJatim.com dari Tribunnews.

Ramadhan mengatakan pendalaman itu dilakukan bekerja sama dengan stakeholder terkait mulai dari BAIS, BSSN, BIN, hingga Kemenkominfo untuk memastikan ada tidaknya kebocoran data internal Polri.

"Tentu bekerja sama dengan stakeholder siber lainnya, yaitu BAIS, BSSN, BIN dan kementerian Kominfo. Jadi penjelasan dari Bareskrim masih didalami," jelasnya.

"Untuk kasus ini kita tidak bisa berasumsi. Didalami dulu sama Siber ya," pungkasnya. 

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com