Dihadiri Perwakilan Kades 10 Negara, Yogyakarta Siap Jadi Tuan Rumah Pertemuan ASEAN Village Network
M Fachri S.STP M.Si pastikan kesiapan kegiatan ASEAN Village Network (AVN). Event ini akan diselenggarakan di Yogyakarta pada 24 hingga 27 Juli 2023.
TRIBUNJATIM.COM - Rencana Aksi Pembangunan Desa dan Pengentasan Kemiskinan ASEAN (ASEAN Framework Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication) pada tahun 2023 akan mengadakan 2 agenda kegiatan, yaitu ASEAN Collaborative Forum on Localizing 2030 SDGs in the Village dan ASEAN Rural Culture Expo in the Framework of ASEAN Identity sebagai bagian program kerja Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (SOMPRDPE) Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023
Daerah Istimewa Yogyakarta terpilih sebagai tuan rumah kegiatan setelah disepakati oleh lintas kementerian/lembaga dan perwakilan negara ASEAN dalam rapat persiapan pelaksanaan kegiatan.
Bersamaan dengan agenda kegiatan SOMPRDPE, akan digelar pula kegiatan ASEAN Village Network (AVN), yang akan dihadiri oleh seluruh perwakilan SOMRDPE dan Kepala Desa dari 10 negara anggota ASEAN.
“Kami akan terus berkoordinasi intensif dan berkomitmen dengan berbagai pihak agar kegiatan ini dapat terselenggara dengan maksimal. Mengingat waktu pelaksanaan sudah sangat dekat.,” tutur M Fachri Direktur Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan, Senin (19/6/2023).
M Fachri S.STP M.Si pastikan kesiapan kegiatan ASEAN Village Network (AVN). Event ini akan diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang direncanakan pada tanggal 24 hingga 27 Juli 2023.
“Kami akan terus berkoordinasi intensif dan berkomitmen dengan berbagai pihak agar AVN ini dapat terselenggara dengan maksimal. Mengingat waktu pelaksanaan sudah sangat dekat.,” tutur M Fachri
Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar melalui SOMRDPE menginisiasi pembentukan ASEAN Village Network.
Untuk bertukar pandangan dan praktik baik tentang solusi cerdas dalam menanggapi permasalahan di desa.
Sebagai implementasinya, SOMRDPE menominasikan 9 desa yang telah mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat Nasional maupun Provinsi dalam bidang pariwisata, digital dan produk unggulan.
Kesembilan desa tersebut mewakili masing-masing bidang, yaitu Desa Wisata meliputi Desa Mangunan, Yogyakarta, Desa Kembang Kuning, NTB, dan Desa Sekapuk Jawa Timur; Desa Digital mencakup Desa Cibiru Wetan, Jawa Barat, Desa Duda Timur, Bali, dan Desa Kubu, Kalimantan Barat; OVOP mencakup Desa Muara Badak Ulu, Kalimantan Timur, Desa Namang, Kepulauan Bangka Belitung dan Desa Blendung, Jawa Tengah.
“AVN merupakan momentum baik bagi desa-desa di negara ASEAN untuk bertukar pandangan dan mendiskusikan isu-isu desa. Dengan program ini suara desa dapat terdengar dan dipertimbangkan baik di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional,” tambah M Fachri.
Sebagai refleksi, dalam KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo-NTT, AVN menjadi program yang diprioritaskan pelaksanaannya yang dideklarasikan dalam ASEAN Leader Joint Statement.
Kemendesa PDTT juga diapresiasi oleh Kementerian Luar Negeri atas suksesnya penyelenggaraan tahun lalu dan pertama kalinya sejak tahun 1997 kegiatan SOMRDPE diadakan di desa.
Karena itu program ini diprioritaskan dan didorong untuk dilaksanakan secara berkelanjutan.
Kementerian Desa PDTT telah menggelar rapat persiapan yang difasilitasi oleh Sekretariat Daerah DIY ini dihadiri oleh berbagai perangkat daerah di wilayah Yogyakarta, Senin (19/6/2023).
ASEAN Collaborative Forum on Localizing 2030 SDGs
ASEAN Rural Culture Expo in the Framework
Rencana Aksi Pembangunan Desa
ASEAN
Menteri Desa PDTT
Abdul Halim Iskandar
Daerah Istimewa Yogyakarta
Tribun Jatim
TribunJatim.com
SOMPRDPE
| Pascaundangan KPK, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Desak Pejabat Introspeksi Tata Kelola: Kesalahan |
|
|---|
| Finishing Masih Jadi Masalah Deltras FC Meski Raih 4 Kemenangan Beruntun |
|
|---|
| Relawan Geruduk Kantor Kepala Dapur Protes Gaji Sudah Kecil Masih Dipotong, Lembur Tak Dibayar |
|
|---|
| Cegah Bencana Gegara Cuaca Ekstrem di Kota Batu, DPUPR Bakal Buka Pintu Air dan Siapkan Alat Berat |
|
|---|
| Khawatirkan Dampak Sosial, DPRD Jatim Serius Godok Regulasi Soal Judol dan Pinjol Ilegal |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.