Panji Gumilang Ogah Temui MUI, Sakit Hati Al Zaytun Dibilang Sesat & Haram: Keluar dari Akhlak Islam

Menurutnya, MUI pun telah mengeluarkan fatwa haram terhadap Al Zaytun, sehingga dilarang masuk lingkungan Pondok Pesantren Mahad Al Zaytun. 

"Boleh masuk sini (Al Zaytun) kecuali MUI, kenapa? Harus konsekuen, karena mengharamkan, terus Panji Gumilang komunis, tanpa tabayyun. Dasarnya cuma TikTok," katanya.

Panji Gumilang mengatakan, apa yang telah dilakukan MUI terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaytun telah keluar dari akhlak Islam.

"Ini justru keluar dari akhlak Islam dan itu bukan kelakuan umat Islam. Umat Islam itu tabayyun dahulu baru mengatakan sesuatu," ujar Panji Gumilang, Sabtu (24/6/2023) malam.

Kini Pemerintah Pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, mengambil alih proses penyelesaian masalah Ponpes Al Zaytun.

Keputusan ini diambil setelah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Emil, diundang dalam rapat terbatas oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

Dalam rapat terbatas ini, Ridwan Kamil melaporkan hasil pertemuan Tim Investigasi Pemprov Jabar dengan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang.

"Jadi, kasus Al-Zaytun ini sudah ditarik menjadi kewenangan nasional," ujar Ridwan Kamil, Senin (26/6/2023).

"Sesuai kewenangannya, Pemprov Jabar ditugaskan fokus pada yang namanya menjaga stabilitas, kondusivitas sosial," imbuhnya.

Selain pengambilan kewenangan, ada tiga poin yang dihasilkan dari rapat terbatas di kantor Menko Polhukam, Sabtu, 24 Juni 2023.

Pertama, kata dia, Bareskrim Mabes Polri bakal menindaklanjuti laporan masyarakat terkait potensi pidana dan pasal yang mungkin disangkakan.

Kedua, Kementerian Agama (Kemenag) bakal melakukan tindakan hukum administratif terhadap Ponpes pimpinan Panji Gumilang.

"Kemenag sudah siap melakukan tindakan hukum administratif karena pesantren dari bawah sampai atas, sampai MA (Madrasah Aliyah), kewenangan dan izinnya ada di Kemenag," katanya.

Ketiga, Pemprov Jabar ditugaskan untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

"Saya meminta masyarakat tidak perlu demo-demo lagi, kita tunggu saja pengumuman resmi di hari Selasa atau Rabu yang akan disampaikan oleh Pak Menko (Polhukam) seperti apa."

"Kita tunggu saja. Mudah-mudahan dan insyaallah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat secara umum," ucap Ridwan Kamil.