Gus Fawait Dorong Kebijakan Pengelolaan Manajemen Bencana Berbasis Pemberdayaan Ekonomi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA- Baru saja kita berduka atas bencana banjir lahar dingin serta tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Lumajang dan Malang.

Kondisi ini mendapat empati Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur, Muhammad Fawait.

Politikus muda yang akrab disapa Gus Fawait itu mengungkapkan apresiasi atas langkah tanggap Gubernur Khofifah dalam mengatasi dampak bencana.

Menurutnya, bencana alam ada yang terjadi alamiah, tapi ada juga yang bisa dikelola atau diminimalisir.

Karena itu, pihaknya mendorong penanggulangan bencana bisa sinergi dengan pengentasan kemiskinan.

"Ada bencana alam yang tidak bisa dihindari seperti erupsi gunung berapi. Tapi ada juga bencana alam yang bisa diminimalisir, seperti banjir dan tanah longsor. Karena itu, kami mendorong ada kebijakan pemerintah dalam pengelolaan manajemen bencana," kata Gus Fawait, Selasa (11/7/2023).

Anggota DPRD Jatim asal daerah pemilihan Jember dan Lumajang ini menjelaskan, untuk bencana banjir atau tanah longsor terjadi karena lingkungan hidup rusak.

Baca juga: Banjir Lahar Dingin Semeru, Bupati Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat 14 Hari

Hal itu terjadi karena penebangan hutan untuk motif ekonomi, baik oleh masyarakat mau pun pengusaha.

Karena itu pihaknya berharap ada intervensi dari pemerintah, baik pemprov dan pemda untuk membuat program minimalisir bencana bersinergi dengan pengentasan kemiskinan.
Langkah ini bisa dimasukan dalam program yang didukung APBD.

"Masyarakat di sekitar hutan bisa dibina untuk ikut melestarikan alam, tapi tetap mendapat manfaat ekonomis dari keberadaan hutan," ujar Bendahara GP Ansor Jatim ini.

Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif versi Forkom Jurnalis Nahdliyin ini menilai dengan adanya program yang terpadu antara pelestarian lingkungan dengan pengentasan kemiskinan, maka keterlibatan masyarakat menjadi mutlak. Masyarakat tidak lagi menjadi obyek tapi subyek.

Gus Fawait melanjutkan, masyarakat di sekitar wilayah hutan adalah yang terdampak langsung bila terjadi bencana. Karena itu perlu ada program berkesinambungan, sistematis dan terukur dalam penanggulangan bencana dengan program populis lainnya.

Apalagi saat ini di DPRD sedang dibahas Raperda RTRW. Ini bisa menjadi momentum untuk pemetaan wilayah dan inventarisir masalah.

"Pemerintah harus memindahkan masyarakat yang ada di wilayah rawan bencana ke wilayah yang aman untuk meminimalisir dampak bencana dan korban jiwa. Untuk itu, harus ada program pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat. Sebab, selama ini masyarakat yang ada di wilayah rawan bencana, mata pencahariannya justru ada di zona itu," pungkas Kandidat Doktor Ekonomi Unair tersebut.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com