Kebohongan Orangtua Kaya Ngaku Miskin Demi Anak Daftar PPDB Afirmasi, Ada Pejabat, Rumahnya Tingkat

TRIBUNJATIM.COM - Terungkap kebohongan para orangtua dalam pendaftaran PPDB atau Penerimaan Peserta Didik Baru jalur afirmasi.

Beberapa orangtua kaya mengaku miskin demi daftarkan anaknya PPDB afirmasi.

Kasus ini di antaranya terungkap di Banten.

Pejabat dan pengusaha di Banten ketahuan mendaftarkan anaknya pada PPDB SMAN 1 Kota Serang, Banten, melalui jalur afirmasi, yang diperuntukkan untuk siswa tidak mampu.

Diketahui, dua pendaftar PPDB yang merupakan anak pejabat dan pengusaha itu menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.

Untuk diketahui, jalur afirmasi merupakan jalur yang ditujukan untuk anak yang berasal dari kalangan keluarga ekonomi kurang mampu dan anak penyandang disabilitas.

Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, hal itu diketahui setelah pihak sekolah melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi rumah pendaftar.

"Sudah dicoret, enggak bisa karena slotnya memang untuk afirmasi, tadi kriterianya (kurang mampu)," kata Al Muktabar di SMAN 1 Kota Serang, Rabu (12/7/2023), dikutip TribunJatim.com dari Kompas.com.

Baca juga: Anak Tak Diterima PPDB Zonasi, Orang Tua Nekat Ukur Jarak dari Rumah ke Sekolah Pakai Meteran: Kacau

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Kota Serang M Najih mengatakan, saat pihak sekolah melakukan verifikasi, salah satu orangtua pendaftar PPDB afirmasi ternyata memiliki toko besar di Pasar Lama Tangerang.

"Satu punya toko yang besar di Pasar Lama. Satu lagi anaknya calon anggota Dewan (pejabat), rumahnya tingkat pula,” kata Najih.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Iwan Syahril mengungkapkan, terdapat persoalan dalam PPDB 2023 jalur afirmasi.

Berdasarkan keluhan masyarakat yang diterima, ada kasus di mana keluarga mampu, bahkan kaya, justru membuat surat keterangan tidak mampu agar bisa sekolah di tempat yang diinginkan.

Terkait hal itu, Iwan menyarankan dinas sosial melakukan validasi dan verifikasi dokumen.

Selain itu, soal sanksi hukum perlu disosialisasikan kepada para orangtua dan panitia PPDB jika terbukti melakukan pelanggaran atau pemalsuan surat. 

Baca juga: Bingung Anaknya Tak Lolos PPDB Zonasi, Ayah Bawa Meteran Ukur Jarak Rumah ke Sekolah: Biar Puas

Pendaftaran PPDB jenjang SMA negeri di Provinsi Banten sendiri telah resmi ditutup.

Namun, beberapa respons negatif muncul dari warga masyarakat yang putra-putrinya tidak diterima di SMA negeri yang dituju.

Salah satu di antaranya adalah RN, warga Kota Tangerang yang anaknya tidak diterima di SMA negeri.

RN mengatakan, anaknya mendaftar ke ke SMA negeri lewat jalur zonasi.

Sang anak tidak memenuhi syarat untuk mendaftar lewat jalur lain di antaranya jalur perpindahan tugas orangtua, jalur prestasi, dan jalur afirmasi (keluarga ekonomi lemah).

Jalur zonasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang berdasarkan domisili sesuai wilayah yang telah ditetapkan pemerintah daerah

RN menjelaskan, anaknya mendaftar ke SMAN 1 Kota Tangerang dan SMAN 2 Kota Tangerang.

Bagi RN, jarak rumahnya dengan kedua sekolah tersebut tidak terlalu jauh.

"Jarak rumah saya ke SMAN 1 Tangerang itu sekira 2,2 km dan ke SMAN 2 Tangerang sekira 1,7 km doang, masa anak sata enggak keterima lewat jalur zonasi," ujar RN kepada TribunTangerang.com, Senin (10/7/2023).

Pada pengumunan hasil PPDB, SMAN 1 Kota Tangerang menerima 124 siswa baru dari jalur zonas. Siswa terjauh berjarak sekitar 530 meter dari sekolah. 

Baca juga: Banyak Siswa di Blitar Tidak Dapat Sekolah Negeri, Dewan Minta Dindik Jatim Evaluasi Sistem PPDB SMA

RN menambahkan, ada indikasi kecurangan pada PPDB Provinsi Banten yang menjadi sistem seleksi masuk SMA negeri pada kota/kabupaten se-Provinsi Banten.

Dia menilai, tidak wajar jarak terjauh dari dua sekolah tersebut ditempati oleh seluruh masyarakat yang secara kebetulan mendaftar PPDB tingkat SMA Negeri.

Sebab SMAN 1 Tangerang, lanjut RN, dikelilingi oleh kawasan perkantoran, begitu juga halnya yang terjadi di SMAN 2 Tangerang.

"Kalau secara kasat mata dari saya sebagai orang awam, SMAN 1 Tangerang itu dikelilingin kantor-kantor dan SMAN 2 juga lebih parah, selain kantor juga dikelilingin stadion, pasar, kantor dam tanah kosong," kata dia.

"Memang ada bebera rumah warga, tapi rasanya gak mungkin ada ratusan anak secara bersamaan lulus SMA Negeri di rumah-rumah sekitar dua sekolah itu," imbuhnya.

Baca juga: Pagu SD Negeri di Kota Mojokerto Tersisa 135 Kursi, Dindik Buka PPDB Offline Sampai 14 Juli 2023

Menurutnya, indikasi kecurangan yang mewarnai pelaksanaan PPDB di Provinsi Banten itu adalah praktik menumpang Kartu Keluarga (KK).

Hal tersebut dilakukan, agar calon peserta didik mendapat jarak yang dekat dengan sekolah tujuan, sehingga dapat diterima melalui jalur zonasi.

"Jadi waktu pendaftaran kemarin saya datang ke sekolah tujuan, trus saya nanya kok bisa jarak terjauh hanya ratusan meter. Terus ada yang jawab, kalau banyak yang numpang KK," tuturnya.

"Tapi pas saya tanya ke pihak sekolah, mereka enggak tau menau soal itu (numpang KK), karena selama berkasnya benar pasti bisa diterima sama pihak sekolah," ungkapnya, dilansir TribunJatim.com dari TribunTangerang.

RN pun mengeluhkan, apabila isu praktik numpang KK tersebut merupakan hal yang benar dilakukan.

Ia pun berharap, agar pemerintah dapat bertindak tegas dalam mengawasi setiap indikasi yang mengarah kepada praktik kecurangan pada gelaran PPDB.

Sebab, hal itu dapat merugikan masyarakat yang benar-benar bertempat tinggal di wilayah-wilayah yang dekat dengan sekolah tujuan.

"Tolong untuk pemerintah agar pengawasannya diperketat, karena kalau isu pindah KK ini benar, berarti banyak yang terlibat di masa PPDB setiap tahunnya," ucapnya.

"Karena kalau pindah KK kan harus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), masa bisa orang numpang tinggal sih, enggak habis pikir saya," kata RN.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com