Hanya 1 Murid Masuk SD di DIY Meski Dapat Seragam, Tas, Sepatu Gratis, Guru Sampai Bayari Makan Pagi

Sejumlah guru sekolah swasta di Kota Cimahi, Jawa Barat, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Cimahi, pada Senin (17/7/2023), seperti dikutip jatim.tribunnews.com dari Kompas.com

Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Kota Cimahi, Ahmad Rofii mengatakan, aksi tersebut digelar untuk menuntut pemerintah mengevaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di Kota Cimahi.

"Banyak sekolah negeri yang tidak mematuhi Surat Keputusan (SK) Wali Kota Cimahi Nomor 420 tentang PPDB," kata Ahmad, dikutip dari TribunJabar.id, Selasa (18/7/2023).

Dia menjelaskan, dalam SK tersebut kuota rombongan belajar (rombel) telah ditetapkan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), namun masih ada sekolah yang melanggar aturan tersebut.

"Ini pelanggaran sudah turun-temurun. Kami (para guru di sekolah) swasta sangat sabar, tapi (sekolah negeri) semakin serakah," ujar Ahmad.

Ahmad menilai, kecurangan itu berpengaruh terhadap kondisi sekolah swasta yang mengalami penurunan siswa tiap tahun.

Dia menambahkan, dari sekitar 8.000 siswa lulusan SD, hanya sekitar 1.600 orang yang masuk ke 32 sekolah swasta di Kota Cimahi.

Rombel melebihi SPM Menurut Ahmad, sekolah negeri diduga menaikkan jumlah siswa sebanyak 1-3 rombel, bahkan ada yang membuat kelas bayangan.

"Seharusnya SPM kan 32 siswa, tapi kenyataannya ada yang sampai 40-42 orang," ucap Ahmad.

"Jadi pada tahun 2023 ini kami (sekolah swasta) mengalami penurunan 251 siswa," imbuhnya.

Baca juga: Sambut Tahun Ajaran Baru, Toko Peralatan Sekolah di Tuban Diserbu Pembeli, Buku Tulis Paling Laris

Tahun lalu, dia membeberkan, sekolah swasta di Kota Cimahi bisa menerima sekitar 1.960 siswa, tetapi tahun ini hanya 1.604 siswa lantaran kebanyakan murid masuk ke sekolah negeri.

"Kita buktikan hari ini sekolah negeri betul-betul gemuk. Kalau bisa lihat, 30 persen swasta dan 70 persen milik negeri," tutur Ahmad.

Oleh sebab itu, para guru tersebut menuntut Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cimahi memberi sanksi kepada Kepala Sekolah SD Negeri yang diduga melanggar Peraturan Walikota (Perwal) terkait PPDB.

"Zonasi bukannya tambah efektif untuk mendekatkan siswa dengan sekolah, justru yang terjadi untuk mencari siswa tambahan dengan alasan dari masyarakat," pungkasnya.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com