Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Tulungagung

Pengakuan Guru di Tulungagung, Sebut Jualan Kain Seragam Mahal Jadi 'Bisnis' Dinas Pendidikan

Pengakuan guru di Tulungagung, sebut jualan kain seragam mahal jadi bisnis Dinas Pendidikan Provinsi Jatim sejak beberapa tahun lalu.

Penulis: David Yohanes | Editor: Dwi Prastika
Kolase Tribun Jatim Network/David Yohanes/Istimewa
Kolase harga kain seragam dan atribut di SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung, Jawa Timur, sebesar Rp 2.360.000, dan suasana SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung saat MPLS, Kamis (20/7/2023). 

“Sekolah masih dibebani memotong kain sesuai kebutuhan para siswa. Makanya ada perbedaan harga di setiap sekolah, karena biaya potongnya juga beda-beda,” ungkap seorang guru sebuah SMA, sebut saja Oki.

Masih menurut Oki, sebenarnya tidak ada kewajiban dari Dinas Pendidikan provinsi untuk menjual kain itu pada siswa baru.

Namun para kepala sekolah juga tidak mau dianggap tidak patuh jika kainnya sama sekali tidak laku.

Karena itu, kepala sekolah yang biasanya berupaya agar kain kiriman dari Dinas Pendidikan provinsi ini terbeli oleh siswa baru.

“Akhirnya muncul intimidasi, jika membeli di luar, warna kainnya tidak sama,” ucap Oki.

Kain seragam yang pasti terbeli adalah seragam khas sekolah, batik dan almamater.

Baca juga: Orang Tua Siswa Keluhkan Harga Kain Seragam dan Atribut SMAN di Tulungagung Capai Rp 2 Juta Lebih

Hebatnya lagi, lanjut Oki, Dinas Pendidikan provinsi melayani ketiga jenis kain seragam itu, padahal di setiap sekolah warnanya berbeda-beda.

Dia menduga, hal ini karena Dinas Pendidikan memang bertujuan mencari keuntungan dari pengadaan seragam.

“Kalau benar dinas membantu pengadaan seragam, harganya pasti dibuat sewajarnya. Bukan dipatok sampai dua kali lipat seperti saat ini,” ucap Oki.

Oki pun mengakui, pengadaan seragam dari Dinas Pendidikan provinsi ini sudah berlangsung beberapa tahun lalu.

Sekolah hanya diperalat untuk menyalurkan dan menjadi pihak penjual ke siswa baru.

“Menurut saya ini sudah jadi bisnis orang-orang dinas sana. Kami yang di sekolah tidak bisa menolak,” keluhnya.

JG, salah satu mantan komite salah satu SMK negeri di Tulungagung, mengakui praktik ini sudah lama terjadi.

Baca juga: Asal Kain Mahal Rp2,3 Juta Seragam SMA Tulungagung, Ortu Terpaksa Beli, Takut Terancam Beda Warna

Kepala sekolah tidak berani menolak kebijakan Dinas Pendidikan provinsi karena ingin mengamankan posisinya.

Sebab mereka yang dianggap tidak bisa mengamankan kebijakan ini, risikonya digeser dari posisi kepala sekolah.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jatim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved