Pengakuan Guru di Tulungagung, Sebut Jualan Kain Seragam Mahal Jadi 'Bisnis' Dinas Pendidikan

“Kepala sekolah akhirnya yang repot. Kalau tidak nurut, risikonya kehilangan posisi,” ungkap JG.

Pihak kepala sekolah ada yang mengelak, pengadaan itu dilakukan oleh koperasi.

Alasan ini bisa dipatahkan dengan menanyakan sumber dana yang dipakai oleh koperasi.

Baca juga: Viral Harga Seragam SMA Negeri di Tulungagung Rp 2,3 Juta, Komisi E DPRD Bakal Panggil Dindik Jatim

Sebab kain untuk seragam ini jenisnya banyak, dan butuh dana besar seandainya pengadaan dilakukan koperasi.

“Realitanya memang kain itu dikirim gelondongan dari provinsi. Tidak ada yang beli sendiri di Tulungagung,” ujar JG.

Sementara itu, untuk menelusuri soal mahalnya harga kain seragam dan atribut SMA/SMK negeri di Kabupaten Tulungagung, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai saat ini tengah menerjunkan tim.

Terutama karena ada pernyataan dari salah satu pihak sekolah yang menyatakan, kain seragam tersebut didrop atau dikirim langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Bahkan ada pernyataan bahwa sekolah tidak berani menolak, karena pengadaan kain seragam merupakan kebijakan Dinas Pendidikan provinsi.

“Saya menjamin tidak ada drop-dropan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan tidak ada perintah dari saya terkait hal ini,” tegas Aries Agung Paewai saat dikonfirmasi oleh Tribun Jatim Network, Sabtu (22/7/2023). 

“Saya sekarang sedang minta untuk dicek langsung semua kabid yang menangani untuk terjun ke Tulungagung terkait pernyataan drop-dropan dari Dinas Pendidikan provinsi,” tegas Aries Agung Paewai.

Sebab sebagaimana diketahui, Aries Agung Paewai baru sebulan dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Jatim.

Sebelumnya, Aries Agung Paewai menjabat sebagai Kepala BPSDM Jatim dan sampai saat ini juga merangkap Pj Wali Kota Batu.

“Tidak pernah ada arahan dari Dinas Pendidikan provinsi untuk mengkoordinir dan mengirim kain ke sekolah-sekolah,” imbuh Aries Agung Paewai.

Lebih lanjut pria berkacamata ini menegaskan, dari awal sudah ditekankan olehnya bahwa sekolah tidak boleh menjual seragam.

Sekolah juga tidak boleh memaksakan agar siswa membeli seragam baru, terutama jika siswa memang tidak mampu. Siswa dibolehkan untuk memakai seragam lama yang masih layak pakai.