Kisah Siswa di Madura Seragamnya Harus Bergantian dengan Sang Kakak: Tidak Ada Larangan dari Sekolah

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Ahmad Faisol

TRIBUNJATIM.COM, BANGKALAN – Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Bangkalan, Pinky Hidayati tidak mampu menahan tawa begitu mendapati seorang siswa baru SMA Negeri 4 Bangkalan, Moh Jaelani memakai celana seragam sekolah tidak sesuai ukuran tubuhnya.

Pada bagian pinggulnya, tampak banyak kerutan di balik ikat pinggang Jaelani.

Hal itu tersaji di kala Pinky menggelar inspeksi mendadak (sidak) di SMA Negeri 4 Bangkalan, Selasa (25/7/2023). Dengan wajah sedikit tersipu, siswa Jaelani mengungkapkan bahwa satu stel seragam sekolah berwarna putih abu-abu itu milik kakak kandungnya yang juga belum lulus di sekolah tersebut.

“Saya pakai seragam kakak, tidak ada larangan dari sekolah. Bergantian memakai (seragam) nya, kakak saya kelas XI,” singkat Jaelani di depan pintu ruang kelasnya.

Pantauan Tribun Jatim Network di sekolah yang berlokasi di Kampung Bajik, Jalan Pertahanan, Kelurahan Bancaran, Kota Bangkalan itu, tidak hanya Jaelani selaku siswa baru yang memakai seragam bekas tetapi masih layak pakai.

Melihat wajah Jaelani tersipu, Kepala SMA Negeri 4 Bangkalan, Hendrik Dewantara didampingi beberapa guru sontak berupaya membesarkan hatinya. Dalam Bahasa Madura, Hendrik meminta Jaelani cukup dengan rajin bersekolah agar pintar demi masa depannya.

“Perajin a sekolah (yang rajin sekolah), papinter (yang pintar). Kelak ketika sukses kalau sekedar seragam banyak, bisa beli baju bagus. Sekarang tidak apa-apa pakai seragam yang ada dulu, gentian sama kakak,” pesan Hendrik.

Baca juga: BREAKING NEWS: Kasek SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung Dinonaktifkan Buntut Seragam Sekolah Rp 2,3 Juta

Bukan hanya Jaelani, beberapa siswa baru lainnya bahkan juga masih mengenakan satu stel seragam SMP. Pada penerimaan siswa baru tahun ajaran 2023/2024, SMA Negeri 4 Bangkalan menerima sejumlah 120 siswa.

Gelar sidak yang dilakukan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Bangkalan, Pinky Hidayati merupakan respon atas ramainya perhatian masyarakat dalam tiga hari terakhir terkait keluhan mahalnya harga kain seragam sekolah.

“Terpenting anak-anakku, bersekolah untuk menuntut ilmu, bukan gaya-gayaan lewat penampilan. Tetapi meningkatkan diri keilmuannya, ketaqwaannya, dan jangan lupa adab terhadap bapak-ibu guru,” ungkap Pinky.

Ia menjelaskan, pihaknya sudah mengarahkan kepada seluruh kepala sekolah di Kabupaten Bangkalan bahwa yang pertama tidak ada unsur pemaksaan terkait pembelian seragam sekolah kepada wali murid.

“Kami minta tolong agar siswa diperkenankan untuk memakai seragam layak pakai, entah itu dari kakak, tetangga, atau saudaranya selama itu masih layak pakai. Ternyata masih banyak siswa-siswi di sini pakai seragam dari keluarga,” jelas Pinky.

Informasi yang diterimanya, beberapa siswa kelas XI ketika lulus menyerahkan seragam sekolahnya yang masih layak pakai kepada pihak sekolah. Seragam-seragam itu kemudian disalurkan kepada siswa baru yang tidak mampu.

Disinggung terkait dugaan terjadinya praktik jual-beli kain seragam di sekolah-sekolah di Bangkalan, Pinky menyatakan bahwa di setiap koperasi sekolah memang menyediakan kain tetapi sifatnya tidak memaksa. Karena sudah sangat jelas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melarang pihak sekolah dan komite untuk melakukan pengadaan seragam.

“Penjualan seragam sekolah di koperasi pun harus dengan harga yang sama atau kalau bisa di bawah harga pasar,” tegas Pinky.

Kisah soal seragam juga pernah heboh di tempat lain, beberapa waktu lalu.

DPRD Jawa Timur menyoroti ramainya keluhan mengenai harga seragam SMA negeri yang memberatkan para orang tua siswa.

Secara tegas, legislatif meminta agar Pemprov Jatim menelusuri secara tuntas dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam 'bisnis' seragam siswa baru. 

Sorotan itu disampaikan anggota DPRD Jatim, Mathur Husyairi dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (24/7/2023).

Sebelum rapat paripurna dengan agenda perubahan susunan alat kelengkapan DPRD ditutup, Mathur Husyairi menyampaikan interupsi. 

"Terkait dengan seragam, selama beberapa tahun ini menjadi persoalan serius," kata Mathur Husyairi dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono. 

Keluhan perihal seragam belakangan ini memang tengah jadi buah bibir.

Hal itu setelah sebelumnya muncul keluhan para orang tua siswa soal ketentuan membeli seragam SMA dan SMK negeri di Kabupaten Tulungagung. 

Mathur Husyairi mempertanyakan mengapa ada bisnis kain seragam di sekolah dengan dalih koperasi siswa.

Dia mengaku sangat khawatir pada orang tua siswa dengan kemampuan ekonomi terbatas. Hal tersebut bisa menjadi beban mereka. Apalagi dengan harga melangit. 

Mathur Husyairi bercerita belum lama ini dirinya kedatangan salah seorang kepala sekolah dari Surabaya.

"Dia mengakui ini adalah permainan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang sengaja nge-drop dan produsennya hanya satu," ucap Mathur Husyairi yang merupakan anggota Komisi E DPRD Jatim. 

Selain itu, politisi Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut mengaku pada tahun 2018 pernah mencari kain seragam seperti SMAN 5 Surabaya.

"Tapi saya cari di Pasar Turi, Pasar Atom, tidak menemukan. Mereka bilang itu tidak dijual di pasaran," ungkapnya. 

Menurut Mathur Husyairi, jika benar ada keterlibatan pihak yang bermain, maka keuntungan bisa jadi memang berkali lipat.

Dia pun meminta Pemprov Jatim untuk mengusut tuntas hal tersebut.

"Tentu harus diputus mata rantai ini, hentikan jual beli seragam di sekolah. Bebaskan mereka beli di toko manapun," ujarnya. 

Dalam waktu dekat, Komisi E DPRD Jatim berencana akan memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Para wakil rakyat akan menanyakan perihal seragam sekaligus persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah menegaskan, sektor pendidikan memang harus menjadi prioritas. Sebab, merupakan pelayanan dasar yang jadi perhatian bersama.

"TisTas pendidikan murah dan berkualitas harus diimplementasikan dengan efektif dan efisien," jelas Anik. 

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itupun berharap agar hearing Komisi E nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik.

"Yaitu untuk melakukan review policy yang dilakukan oleh pemerintah. Karena sekali lagi, adalah untuk pelayanan pendidikan tanpa diskriminasi," tandasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di " href="" rel="nofollow">Googlenews TribunJatim.com