DPRD Kota Malang Soroti Silpa Tinggi, Catatan Kritis Disampaikan Masing-masing Fraksi

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar rapat paripurna di gedung dewan, Kamis (27/7/2023).

Rapat paripurna tersebut beragendakan penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022.

Semua fraksi sepakat untuk menerima laporan pertanggungjawaban.

Meski begitu, catatan kritis disampaikan masing-masing fraksi kepada eksekutif.

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti sejumlah isu sosial di Kota Malang atas penggunaan anggaran rakyat itu oleh eksekutif.

Fraksi PDI Perjuangan masih melihat banyaknya catatan dan pekerjaan rumah yang tidak terselesaikan, baik dipandang dari kacamata keterpenuhan anggaran maupun implementasi anggaran dengan beberapa kategori persoalan.

Melalui juru bicaranya, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, PDI Perjuangan menilai Kota Malang sulit mencapai daerah yang otonom dengan segala potensi yang ada.

Dia mengatakan, dilihat dari proporsi PAD di dalam APBD, segala potensi yang ada seharusnya bisa terus diperbarui dan dimanfaatkan.

Baca juga: Akhir Nasib Cinta Mega seusai Ketahuan Main Judi Slot saat Rapat Paripurna, Kini Mohon Ampun: Terima

“Belanja daerah dari Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2022 yang sama sekali jauh dari kata optimal dan hanya mencapai 85,96 persen, artinya banyak anggaran tidak terserap, sehingga ini sangat merugikan masyarakat sebagai penikmat pelayanan pembangunan,” tegas Amithya, Kamis (27/7/2023).

PDI Perjuangan juga mengajak masyarakat untuk tetap kritis melihat catatan angka kemiskinan dan dampak lainnya di Kota Malang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Malang, pada 2022, persentase penduduk miskin di Kota Malang berada di angka 4, 37 persen atau setara dengan 38.560 jiwa.

Kondisi itu mengalami perbaikan jika dibanding pada 2021. Meski begitu, beberapa indikator kemiskinan yang lain tidak mengalami perbaikan, seperti contohnya indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan dan garis kemiskinan.

Baca juga: Dewan Soroti Pencampuran Dana Silpa dan BTT di Rekening yang Sama

“Intervensi Pemerintah Kota Malang melalui kebijakan terhadap penduduk Kota Malang telah dilaksanakan, tetapi belum mampu mengatasi secara holistik permasalahan kemiskinan di Kota Malang. Dengan demikian, perlu dipertajam pisau analisa kebijakannya dengan menyusun kembali strategi penanganan kemiskinan yang kemudian tidak hanya dibebankan pada satu perangkat daerah saja,” tegas Amithya.

Lemahnya penanganan persoalan sosial di Kota Malang tercermin dari tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai Rp 460.453.652.250,09.