Berita Jatim
Fraksi Gerindra DPRD Jatim Komitmen Bantu Gubernur Khofifah Entaskan Kemiskinan di Jawa Timur
Gus Muhammad Fawait mengatakan pihaknya mendapat arahan dari Ketua Umum Prabowo Subianto agar ikut mengentaskan kemiskinan.
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi Jawa Timur adalah hak eksekutif dan legislatif.
Karena itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibahas bersama antara Pemprov dan DPRD Jatim.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Gus Muhammad Fawait mengatakan pihaknya mendapat arahan dari Ketua Umum Prabowo Subianto agar ikut mengentaskan kemiskinan.
Karena itu, Fraksi Gerindra mendukung kebijakan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
"Fraksi Gerindra komitmen membantu gubernur Khofifah entaskan kemiskinan. Karena itu, strategi kebijakan pengentasan kemiskinan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi harus dipisahkan, karena ini dua hal yang berbeda," kata Gus Fawait, Selasa (1/8/2023).
Tokoh Nahdliyin Inspiratif versi Forkom Jurnalis Nahdliyin ini mengungkapkan, pengentasan kemiskinan membutuhkan strategi khusus sangat berbeda dengan strategi mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun untuk melakukan pengentasan kemiskinan butuh sumber anggaran yang besar.
Karena itu, Fraksi Gerindra berkomitmen untuk menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah (PAD). Gus Fawait menyebut optimalisasi sumber pos anggaran harus dilakukan.
Baca juga: Entaskan Kemiskinan di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi Ajak Tenant Investor SIER Bersinergi
"Selama ini pajak daerah menjadi sumber pos anggaran tertinggi. Kita akan gali dan analisa sehingga PAD bisa digenjot lebih tinggi lagi," ujar pria yang juga Bendahara GP Ansor Jatim itu.
Presiden Laskar Sholat Nusantara (LSN) ini juga mengingatkan ada sejumlah pos belanja yang bisa dilakukan efisiensi. Ia menyontohkan pos belanja pegawai yang selalu mengalami sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) hampir Rp 1 Triliun.
Gus Fawait berharap ada efisiensi pada sejumlah pos, diantaranya pos belanja pegawai. Menurutnya efisiensi pos belanja itu bisa dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan.
"Efisiensi-efisiensi pos belanja bisa dilakukan untuk dialihkan pada anggaran mendukung kebijakan Ibu Gubernur untuk pengentasan kemiskinan. Khususnya kemiskinan ekstrem," pungkas kandidat Doktor FE Unair tersebut.
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com
Sosok Kades di Jombang Diduga Lecehkan Istri Orang, Awalnya Ngaku Khilaf Kini Merasa Dirinya Korban |
![]() |
---|
Sosok Memed Thomas Alva Edhi Sound Horeg Viral, Dunia Sound System Sudah Jadi Passionnya Sejak Kecil |
![]() |
---|
Pemerintah Diminta MUI Jangan Biarkan Sound Horeg Gegara Persoalan Ekonomi, Kini Ada Fatwa Haramnya |
![]() |
---|
Cara Cek Pajak Kendaraan, Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Jawa Timur hingga 31 Agustus 2025 |
![]() |
---|
Kwan Sing Bio Kelenteng Terbesar di Asia Tenggara, Jelang HUT Kong Co ke-1865 Ketuanya Digugat ke PN |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.