Ratusan Napi Rutan Trenggalek Dapat Remisi Kemerdekaan, 10 Orang Langsung Bebas

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - 269 warga binaan pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Trenggalek mendapatkan remisi pada momentum HUT Kemerdekaan RI ke-78, Kamis (17/8/2023).

Mereka mendapatkan pengurangan hukuman karena dianggap berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan dan telah memenuhi syarat pengajuan remisi.

Dari 269 WBP Rutan Kelas IIB Trenggalek yang mendapatkan remisi, 10 WBP diantaranya langsung bebas.

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin yang menyerahkan surat keputusan (SK) remisi tersebut berharap kehidupan WBP yang kembali menghirup udara bebas bisa lebih baik dan diterima oleh keluarga dan lingkungan.

Yang lebih penting, para WBP bisa kembali mendapatkan pekerjaan sehingga bisa membantu ekonomi keluarga apalagi yang sebelumnya menjadi tulang punggung keluarga.

Baca juga: Ratusan Narapidana di Mojokerto Dapat Remisi Kemerdekaan, 5 Langsung Bebas

"Jadi mereka sudah diberi modal life skill untuk kemudian ketika kembali ke masyarakat bisa hidup lebih baik," kata Mas Ipin, sapaan akrab Mochamad Nur Arifin, Kamis (17/8/2023).

Dalam kesempatan itu, Mas Ipin mengapresiasi suasana rumah tahanan Trenggalek yang disulap menjadi rumah budaya baik dari segi dekorasi bangunan maupun program-program untuk WBP. 

"Saya yakin bahwa pembinaan di sini benar-benar berjalan secara kondusif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Apalagi banyak yang sholawatan, pengajian juga rutin di sini. Sehingga betul-betul nanti kembali ke masyarakat dalam kondisi yang lebih baik," tambah Mas Ipin.

Pemkab Trenggalek sendiri akan berkoordinasi dengan Rutan Kelas IIB Trenggalek melakukan OPD atau dinas teknis untuk menyerap WBP yang telah keluar dari Rutan Kelas IIB Trenggalek dan mempunyai skill atau kemampuan pekerjaan yang dibutuhkan pasar.

"Untuk program nanti bisa dikoordinasikan dengan dinas teknis, apalagi kalau mereka yang sebenarnya melakukan kesalahan itu karena keterpaksaan. Mungkin karena ekonomi dan segala macam. Nanti kita bisa masukkan ke dalam program-program pemberdayaan masyarakat," pungkas politisi PDI Perjuangan ini