16 ASN Sulsel Tak Netral di Pilkada Berakhir Diproses, 1 ASN Sudah Dipecat, Bawaslu Beri Ancaman

"Kemudian ada Enrekang, di sana camat juga, kebanyakan lurah dan camat yang terlibat karena arahan untuk memilih salah satu anggota legislatif," jelasnya.

Sama halnya dengan Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Wajo, Makassar, dan Takalar, tak luput terjadi pelangaran didalamnya.

"Jadi kemudian yang di Luwu Timur itu rata-rata rekomendasi ke KASN, jadi kami hanya rekomendasi ke KASN, lalu KASN yang mengeluarkan keputusan," ungkapnya 

"Terakhir memang sempat kita ketahui bahwa yang dipecat di Luwu Timur," tambah Mardiana. (*)

Ancaman untuk ASN yang tak netral di Pemilu 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto menyerukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap memegang prinsip netralitas dan tidak berpihak terhadap kontestan politik terutama di media sosial.

Jika ada ASN Pemkab Mojokerto yang terbukti melakukan pelanggaran tidak netral, misalnya memberikan dukungan terhadap salah satu paslon Capres maupun Caleg secara vulgar atau melalui media sosial (medsos) maka sanksinya tak main-main.

Petugas Bawaslu akan memanggil yang bersangkutan dan melalui berita acara pemeriksaan itu akan menjadi dasar laporan ke KASN (Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara).

Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Divisi Penanganan Pelanggaran Aris Fahrudin Asy'at menjelaskan pihaknya dapat menindak ASN yang tidak netral dari hasil pengawasan maupun laporan masyarakat.

"Dari laporan masyarakat juga bisa masuk ke kami, jadi tidak Bawaslu murni warga bisa melaporkan atas tindakan ASN itu. Bawaslu melakukan pengawasan dan akan memproses pelanggaran terhadap netralitas ASN. Laporan kita kangsung ke pusat KASN," jelasnya, Selasa (26/9/2023).

Baca juga: Alasan Bawaslu Ponorogo Ngebet Pindah Kantor, Singgung Soal Banjir dan Aset: Opsi Kantor

Ia mengatakan masyarakat dapat melaporkan ASN yang terbukti melanggar netralitas itu dengan bukti  otentik screenshot di medsos apapun.

"Kami secara aktif melakukan pengawasan. Tapi prinsipnya Bawaslu bisa menindak, misalnya kami menemukan atau dari laporan ASN atau TNI/Polri yang ikut-ikut komen maupun like medsos kontestan politik," ucap Asy'at.

Menurut Asep, imbauan netralitas ASN di Kabupaten Mojokerto ini menyusul penetapan DCT oleh penyelenggara pemilu, pada 3 November 2023.

"Imbauan agar ASN, TNI/ Polri tetap menjaga netralitas prinsipnya itu. Ketika nanti masa tahapan penetapan (Caleg) kampanye, maka Bawaslu bisa melakukan penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN," bebernya.

Masih kata Asy'at, mekanisme penanganan pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu juga akan melibatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mojokerto, untuk  memastikan status Kepegawaian dari pelanggar apakah ASN atau tidak.