Kadis Peternakan Eko Wahyu Widodo Buka Suara Soal Pemeriksaan Polisi, Singgung Vaksin PMK di Malang

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Lu'lu'ul Isnainiyah

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Malang, Eko Wahyu Widodo mengaku tidak tahu menahu permasalahan dirinya diperiksa oleh polisi. 

Kemarin Sabtu (7/10/2023),  Eko telah diperiksa oleh Unit IV Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Malang terkait dugaan korupsi vaksin Penyakit Mulut dan Kaki (PMK). 

Mengenai hal itu, Eko mengakui jika dirinya telah diperiksa. Namun, ia menyebut pemeriksaan tersebut masih sebatas klarifikasi. 

"Kan nggak tau apa masalahnya (diperiksa), baru nanti. Kan ini masih klarifikasi," ujar Eko saat ditemui dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Malang, kemarin Rabu (11/10/2023). 

Dikatakan Eko, proses pemeriksaan berlangsung kurang lebih selama dua jam. Ketika ditanya, berapa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik? Ia mengatakan dirinya tidak ingat. 

Kemudian, terkait pertanyaan yang diajukan saat pemeriksaan dikatakannya normatif dan berkaitan dengan vaksin PMK. 

"Normatif, berkaitan vaksin (PMK) . Berapa jamnya saya gak bisa hitung," tegasnya.

Baca juga: Reaksi Bupati Malang Soal Kadis Peternakan Terseret Dugaan Korupsi Vaksin PMK 2022

Baca juga: Kabupaten Madiun Dapat 5 Ribu Dosis Vaksin PMK tapi Malah Tak Tahu Bakal Dialokasikan Kemana

Mengenai dokumen yang diminta dan diperiksa oleh penyidik berupa adminitrasi petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) vaksin PMK serta surat keputusan (SK).

Di akhir, Eko menambahkan bahwa proses vaksinasi PMK saat saat ini masih terus bergulir. Ratusan ribu vaksin vaksin telah disalurkan ke para peternak sapi yang ada di Kabupaten Malang.

"Sudah ratusan ribu (vaksin) sesuai dengan ternak yang ada. Kita sapi perah hampir selesai sudah vaksin 1 dan 2, bahkan sudah booster. Sekarang lagi ngebut vaksin 2," pungkas Eko. 

Sementara itu, selain memanggil Eko Wahyu Widodo, penyidik juga akan memanggil bendahara pengeluaran DPKH Kabupaten Malang. 

"Rencana kita mengirim undangan permintaan keterangan dan klarifikasi terhadap bendahara keuangan," imbuh Kasatreskrim Polres Malang, AKP Wahyu Rizki Saputro